Nasaruddin Umar
Nasaruddin Umar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Termasuk yang amat penting diperhatikan Kepala Negara ialah urusan stabilitas keamanan dan kesejahteraan segenap rakyat dan negaranya.

Dalam sebuah kaedah disebutkan: Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-mashlahah (setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan).

Segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat, bukan hanya masalah administrasi pemerintahan tetapi juga segala urusan yang berhubungan dengan kebutuhan asasi manusia.

Berita Terkait : Keutamaan PemimpinYang Adil (1)

Termasuk wilayah tanggung jawab tersebut ialah keberlangsungan pelaksanaan ajaran agama (Syari’ah), khususnya yang dianut oleh mayoritas penduduk negeri itu.

Termasuk wilayah tanggung jawab Kepala Negara ialah urusan luar negeri dan keputusan-keputusan penting lainnya, seperti menentukan keadaan darurart, penentuan perang atau gencatan senjata dengan pihak musuh.

Itulah sebabnya dalam Islam, khususnya dalam mazhab sunny, keberadaan pemerintah dalam hal ini Kepala Negara merupakan suatu keniscayaan atau kewajban.

Berita Terkait : Batas Kepatuhan Terhadap Pemimpin (1)

Bahkan ada ungkapan sunny mengatakan: Lebih baik dipimpin 100 tahun pemerintahan dhalim daripada kosong kepemimpinan sehari. Sehari tanpa pemimpin akan menyebabkan munculnya hukum rimba di dalam masyarakat manusia. Yang kuat akan menerkam yang lemah dan yang kaya akan memperbudak yang miskin. Akibatnya bisa sangat fatal, yang memungkinkan memerlukan beberapa generasi untuk memperbaikinya, tentu saja dengan ongkos yang amat mahal.

Batas tanggung jawab pemimpin publik, semisal Kepala Negara biasanya dibatasi sampai kepada wilayah privat atau keluarga. urusan keluarga atau rumah tangga menjadi domain kepala rumah tangga. Kecuali kalau terjadi masalah di dalam rumah tangga itu mempengaruhi masyarakat publik, misalnya terjadi pelanggaran kriminal dan kekerasn di dalam rumah tangga, itu sudah menjadi domain publik.

Termasuk yang tidak dalam tanggung jawab Kepala Negara ialah wilayah keimanan dan kepercayaan warga, yang di Indonesia hal itu dianggap domain pemimpin agama yang bersangkutan.

Berita Terkait : Mau Perpanjang SIM di Jakarta? Datang Aja Ke 5 Tempat Ini

Negara tidak berhak mencampuri urusan dan problem internal antar umat beragama, kecuali jika ada problem internal bereskalasi lebih luas sehingga mempengaruhi keamanan warga masyarakat umum, maka itu negara berhak ikut terlibat di dalamnya untuk mengamankan waga masyarakat secara luas. ***