Selamat Nyoblos, Bung!

Prof. Tjipta Lesmana

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sistem demokrasi ditunjang oleh sejumlah pilar. Salah satu pilar penting demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) serta jurdil (jujur dan adil).

Tanpa pemilu yang periodik, “luber” dan “jurdil”, negara tidak bisa dikatakan menganut sistem demokratis.

Besok, 17 April 2019, untuk kesekian kalinya bangsa Indonesia akan menggelar “pesta demokrasi” berupa pemilihan umum. Untuk pertama kalinya juga, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden/ wakil presiden dijadikan satu/ berbarengan.

Untuk pertama kalinya juga, pemilu diikuti oleh paling banyak partai politik: 16 parpol. Semua itu tentu akan membuat pemilih kerepotan.

Berita Terkait : Masalah Inti Konflik Keras Kedua Kubu

Kecuali di Jakarta, tiap pemilih akan diberikan 5 (lima) lembar kertas yang berukuran cukup besar, masing-masing berisikan gambar calon presiden/wakil presiden, nama anggota DPR RI dari ke-16 parpol, anggota DPRD tingkat I dan tingkat II serta nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di daerah pemilih.

Khusus untuk pemilih Jakarta, mereka cuma diberikan 4 (empat) lembar kertas, karena DKI tidak punya DPRD Tingkat II. Sampai H-2, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih aktif melakukan sosialisasi pencoblosan kepada warga di seluruh Tanah Air.

Hampir dipastikan, banyak sekali warga yang kebingungan waktu mencoblos, karena pemilu kali ini memang cukup JELIMET. Tambahan lagi, waktu pencoblosan dibatasi antara pukul 07:00 sampai 13:00.

Jam 1 siang, hanya warga dengan kasus tertentu yang diperbolehkan mencoblos. Pertanyaan: Apakah proses pencoblosan yang begitu jelimet memungkinkan semua warga di satu TPS untuk menentukan pilihannya tentang capres, calon anggota DPR-RI, DPRD tingkat I, tingkat II dan calon anggota DPD ?

Berita Terkait : Rekonsiliasi, Apa Bisa?

Di negara kita, sejak Orde Baru, isu permainan curang selalu mewarnai proses pemilu, mulai dari pencoblosan, penghitungan, pengiriman hasil hitung dan seterusnya sampai ke penghitungan akbar untuk seluruh Indonesia.

Aneka ragam (tudingan) kecurangan sudah kita dengar. Makin jelimet proses pemilu, makin kencang isu kecurangan. Beberapa bulan yang lalu, misalnya, tersebar kabar ditemukannya puluhan kontainer berisikan surat suara yang sudah dicoblos.

Ada lagi penemuan “ribuan” KTP orang asing yang diduga dipakai untuk mencoblos nanti. Yang tidak kalah seru adalah “berita-berita miring” seputar pencoblosan di perwakilan kita di luar negeri. Video tentang marah-marah Mantan Gubernur DKI, Basuki Purnama Tjahjadi alias Ahok, waktu hendak coblos di perwakilan kita di Tokyo sudah viral.

Di Sydney, seorang WNI yang sebetulnya sudah lama jadi warganegara Australia, dikabarkan, memimpin pemungutan suara sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) di Sydney.

Berita Terkait : Ibukota Mau Dipindah? Entar Dulu

Di Selangor, berita kecurangan yang tersebar lebih hebat lagi dan (sebagian) diakui oleh seorang Komisioner KPU. Namun, informasi terkini yang paling menghebohkan adalah serangan siber ke pertahanan pangkalan data KPU.

Mayoritas serangan tersebut berasal dari wilayah Rusia dan China. Hebatnya lagi, informasi ini pertama kali dilansir oleh pihk KPU sendiri. Dari perspektif komunikasi politik, pengakuan KPU tersebut suatu langkah yang FATAL. Koq bisa para peretas dari kedua negara adidaya itu menerobos pangkalan data KPU?


Arief Budiman, Ketua KPU, menyatakan belum tahu apakah serangan yang dilakukan para peretas itu termasuk usaha memodifikasi atau memanipulasi isi pangkalan data itu, seperti menciptakan daftar pemilih palsu untuk memenangkan paslon tertentu.
 Selanjutnya