Ibukota Mau Dipindah? Entar Dulu

Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menurut perhitungan Bappenas, untuk membangun Ibukota baru di luar kota (Kalimantan) dibutuhkan dana Rp 466 triliun, kalau di atas lahan 40.000 hektar. Kalau lebih kecil lahannya, katakan 30.000 hektar, dana yang diperlukan “Cuma” Rp 323 triliun.

Dari anggaran Rp 466 triliun, pemerintah hanya menyediakan (dalam APBN) Rp 250 triliun; sisanya pihak swasta yang tanggung. Dua minggu sebelumnya Bappenas baru merilis rencana “merehabilitasi” Jakarta secara besar-besaran dengan membangun 9 proyek infrastruktur berskala raksasa.

Tujuannya untuk mengatasi masalah kemacetan dan banjir, disamping untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Ibukota, kata Anies Baswedan, Gubernur kita.

Dana yang diperlukan untuk itu kira-kira Rp 571 triliun,  jauh lebih besar dari dana untuk memindahkan Ibukota ke Kalimantan! Proyek raksasa ini diperkirakan selesai 10 tahun.

Berita Terkait : Reshuffle Untuk Citra Pemerintahan Jokowi

Tahun 2030 selesai, kata Gubernur DKI. Pengumuman rencana pembangunan rehabilitasi Jakarta dalam sekala massif ini cukup mengejutkan karena sebelumnya tidak pernah ada beritanya.

Yang umumkan kepada pers juga Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas usai menghadiri rapat sejumlah petinggi lintas sektoral yang dipimpin oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Pertengahan tahun lalu juga Kepala Bappenas yang memberitahukan rakyat Indonesia bahwa rencana memindahkan Ibukota negara kita hampir pasti “jadi”.

Setelah Pemilu 2019, Presiden Jokowi sendiri yang akan umumkan, ucap Bambang ketika itu. Dua minggu setelah hari pencoblosan, Presiden Jokowi dalam rapat kabinet secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah memindahkan Ibukota.

Hanya saja, pemerintah belum putuskan mana alternatif yang akan diambil dari 3 alternatif yang ditawarkan oleh Bappenas. Yang pasti di luar pulau Jawa, kata Jokowi. Kami termasuk orang yang tidak setuju dengan rencana pindah Ibukota.

Berita Terkait : Rekonsiliasi, Apa Bisa?

Pertama, wacana ini mencerminkan ketidakberanian pemimpin untuk mengatasi problematik yang menghadangnya, “kemacetan gila” dan banjir rutin tiap tahun di Ibukota. Istilah tambahan sekarang: Jakarta sudah tidak memadai lagi sebagai Ibukota Negara.

Pada pemerintah SBY jilid ke-2, kami pernah bertanya langsng kepada Chairul Tandjung, Ketua Komite Ekonomi Nasional. “Berapa dana yang diperlukan untuk memindahkan Ibukota?”

“Tergantung pindah ke mana. Kalau masih di pulau Jawa, kira-kira Rp 200 triliun. Tapi kalau ke luar kota, seperti Kalimantan, paling tidak Rp 500 triliun.

KEN sudah buat kajian,” ia jawab sambil tersenyum. Tersirat dari raut mukanya, KEN sangat hati-hati dengan wacana pindah kota. Maka, pemerintah SBY tidak mau meneruskan lagi wacana tersebut.

Berita Terkait : Masalah Inti Konflik Keras Kedua Kubu

Masalah banjir, ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI, sebenarnya sudah dirancang proyek raksasa membangun Sea Wall, dinding raksasa dengan tujuan mencegah air laut di pantai utara tidak masuk ke daratan Ibukota.
 Selanjutnya