RMco.id  Rakyat Merdeka - Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) palsu yang spesifikasinya mirip dengan milik pemerintah, yang mestinya men¬jadi rahasia negara diperjualbelikan oleh sejumlah oknum di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Parahnya bukan hanya blanko e-KTP palsu saja, blangko asli juga dijajakkan oleh anak dari eks pejabat Dinas Pendudukan Catatan Sipil Lampung di platform e-dagang.

Di lokasi yang berdekatan dengan Pasar Pramuka, terdapat gudang yang kabarnya menjadi tempat penyimpanan ribuan blangko e-KTP palsu. Sebagai dokumen negara, blangko e-KTP ‘haram’ diperjualbelikan, baik di pasar offline maupun online. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar lantaran begitu mudahnya dokumen negara dimanipulasi.
Praktis, kasus itu memicu spekulasi terkait kepentingan politik untuk memenangkan capres-cawapres tertentu di tahun politik ini. Benarkah dugaan tersebut? Berikut pernyataan Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah dan Wakil

Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Mardani Ali Sera, membahas isu tersebut. itu dijual bebas. Bagaimana itu?
Kalau yang barang palsu tentu saja di luar kendala kami. Barang palsu kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk memeranginya. Sedangkan yang kami siapkan adalah agar masyarakat tidak tertipu oleh barang-barang yang palsu itu. 

Baca Juga : Lutfi Suntikkan Vitamin

Caranya?
Kami menyediakan ekosistem dalam rangka optimalisasi fungsi e-KTP. Fungsi tersebut bisa berjalan dengan baik bila ada card reader sehingga barang palsu bisa diantisi¬pasi. Kami meminta setiap lembaga layanan publik memasang card reader sebagai bentuk standar operasional prosedur atau standar minimalnya. 
Kami pun menawarkan untuk akses nomor induk kependudukan (NIK), sehingga jika ada orang ragu dengan KTP ketik saja NIK-nya cocok atau tidak dengan database kependudukan kami. Sekarang ini untuk informasi ada 1.130 lembaga yang sudah kerjasama dengan Dukcapil untuk akses data. 

Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian dan Ditjen Dukcapil, berapa jumlah toko offline mau¬pun online penjual blangko e-KTP palsu maupun asli yang dimiliki Kemendagri?
Kalau yang di offline itu kan E-KTP palsu. Yang palsu kami baru menemukan di Pasar Pramuka Pojok. Sedangkan di tempat lain kami tidak menemukannya. Mudah-mudahan tidak ada sehingga masyarakat bisa cari yang asli saja. Sebab kalau cari yang palsu pasti niatnya untuk kejahatan. Nah, kemudian untuk online kami menemukan satu di platform e-dagang. Yang dijual itu 10 keping sebagaimana laporan dari platform e-dagang kepada kami. Dijualnya itu pada tanggal 23 November 2018 dan penjualnya orang Lampung. 

Kabarnya Kemendagri sudah bertemu dengan panjual beserta keluarganya?
Iya, kami sudah bertemu dengan semuanya dan mereka mengakui tindakannya. Kami tanyakan kepada bapak dari anak (si penjual di e-dagang) yang kebetulan mantan Kepala Dinas Dukcapil Lampung, bahwa dirinya tidak tahu anaknya menjual blangko asli di e-dagang. Sementara anaknya mengaku hanya iseng saja tidak ada maksud apa-apa. 

Baca Juga : Korban Gempa Kangen Dilongok Jokowi

Saya bersama dengan Kepala Dinas Dukcapil Lampung melakukam investigasi ke penjual di pedagang. Pengakuan dari mereka dijual Rp 50 ribu per keping, artinya jika terjual semua kelipatannya menjadi Rp 500 ribu. Persis laporan tersebut sama dengan laporan platform e-dagang. Maka saya percaya karena ada dua pihak melaporkan dengan data yang sama. 

Beberapa politisi menyarankan dalam proses pembuatan e-KTP harus ada audit, dari mulai pemerintah sampai vendor yang mengerjakan proyek ini. Apa Kemendagri melakukan hal itu?
Kalau kami kan setiap tahun ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Pun ada pemeriksaan dari internal dan eksternal. Tiap tahun lho itu. Kemudian dari vendor penyedia blangko mereka punya sistem security printing-nya. Jadi berapa yang dicetak dan cara mencetaknya itu sudah ada standar yang tidak bisa dilanggar. 

Sejumlah politisasi menduga kejadian ini sudah ada yang mempersiapkan untuk melakukan kecurangan di Pemilu 2019. Bagaimana tanggapan Anda?
Yang mana yang melakukan kecurangan pemilu itu. Yang melakukan kecurangan itu siapa? Toh yang membeli blangko e-KTP siapa? Saya malah berpikir bisa dua pasangan capres-cawapres itu yang dirugikan. Bukan hanya petahana, namun bisa saja yang menggunakan petahana atau penantang. 
Logikanya kedua pasangan capres-cawapres itu bisa saling curiga. Yang menggunakan e-KTP palsu itu siapa, lantaran kita tidak tahu juga siapa. Hanya kalau saya concernnya adalah agar demokratisasi makin bagus kita harus sama sama membrantas itu. Maka di TPS itu harus ada mekanisme untuk mencegah yang palsu-palsu itu tidak bisa bekerja. 

Baca Juga : Ngeri Juga Ngiri

Langkah konkret Kemendagri agar kejadian serupa tidak terjadi apa?
Kalau kami mendorong agar semua lembaga, contoh 1.130 lembaga menggunakam hak ases. Kami memberikan langkah yang mudah dan ce¬pat untuk kerjasama pembuatan data. Kedua, bagi lembaga layanan publik gunakan card reader sebagaimana imbauan Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB. [UMM]