Siapa Main Blangko E-KTP Di Tahun Politik?

MARDANI ALI SERA, Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga: Ini Masalah Serius, Audit & Investigasi

Siapa Main Blangko E-KTP Di Tahun Politik? MARDANI ALI SERA, Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga: Ini Masalah Serius, Audit & Investigasi
Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) palsu yang spesifikasinya mirip dengan milik pemerintah, yang mestinya menjadi rahasia negara diperjualbelikan oleh sejumlah oknum di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Parahnya bukan hanya blanko e-KTP palsu saja, blangko asli juga dijajakkan oleh anak dari eks pejabat Dinas Pendudukan Catatan Sipil Lampung di platform e-dagang.

Di lokasi yang berdekatan dengan Pasar Pramuka, terdapat gudang yang kabarnya menjadi tempat penyimpanan ribuan blangko e-KTP palsu. Sebagai dokumen negara, blangko e-KTP ‘haram’ diperjualbelikan, baik di pasar offline maupun online. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar lantaran begitu mudahnya dokumen negara dimanipulasi.

Baca Juga : Soal Upah Buruh, Ini Penjelasan Aice

Praktis, kasus itu memicu spekulasi terkait kepentingan politik untuk memenangkan capres-cawapres tertentu di tahun politik ini. Benarkah dugaan tersebut? Berikut pernyataan Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Mardani Ali Sera, membahas isu tersebut.

Apa yang dikhawatirkan BPN terkait temuan blangko e-KTP palsu ini?
Temuan ini dapat membuat sistem kependudukan kita yag berbasis e-KTP menjadi tidak bersih. Karena dengan blangko e-KTP asli dapatdiperjualbelikan, sementara card readeruntuk membacanya tidak dimiliki per kelurahan. Maka kita terancam dengan banyaknya peluang kerusakan sistem. Karena e-KTP jadi dasar banyak surat lainnya.

Baca Juga : Airlangga Beri Kuliah Umum di Seskoal

Apakah BPN melihat ada unsur kesengajaan dari pemerintah dalam penjualan blangko e-KTP palsu maupun asli yang terjadi di platform e-dagang
Ini perlu audit dan penyelidikan yang transparan. Serta perlu ada penjelasan ke publik tanpa ada yang ditutupi.

BPN khawatir kasus ini untuk memenangkan salah satu capres pada Pilpres 2018? 
Untuk sampai pada kesimpulan itu perlu audit dan investigasi. Maka, kami mengapresiasi pada media yang melakukan investigasi kasus ini.

Baca Juga : Sejumlah Wilayah Di Indonesia Rentan Rawan Pangan

Menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab?
Penyelesaiannya harus integral. Tidak cuma menyelesaikansatu kasus. Jadi harus ada audit dan investigasi. Jangan cari siapa yang salah saja, tapi cari juga yang utama di mana letak kesalahannya. Jadi kita perlu belajar.
 Selanjutnya