Ketika KPU Hanya Hadirkan Satu Saksi Ahli Dan Sampaikan Satu Keterangan Tertulis

ALI NURDIN : Tidak Ada Keterangan Pemohon Yang Relevan

Ali Nurdin, Ketua Tim Hukum KPU
Klik untuk perbesar
Ali Nurdin, Ketua Tim Hukum KPU

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sidang sengketa pilpres yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandi diregister MK dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. 

Permohonan sengketa pilpres ini dilayangkan kubu Prabowo-Sandi yang menuding telah ada kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan pilpres. 

Dalam sidang ini, KPU menjadi pihak termohon, paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf menjadi pihak terkait dan Bawaslu menjadi pihak pemberi keterangan. 

Pada persidangan PHPU Pilpres 2019 Kamis lalu, KPU selaku pihak termohon hanya menghadirkan satu ahli dalam bidang teknologi informasi (TI), yakni Marsudi Wahyu Kisworo beserta satu keterangan tertulis dari ahli lainnya, Riawan Tjandra. 

Dalam sidang, Marsudi menjelaskan soal Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU. Marsudi adalah salah seorang yang merancang Situng KPU pada 2003. 

Keputusan KPU hanya menghadirkan satu saksi itu pun mendapat tanda tanya dari sejumlah pihak. Pasalnya, para saksi yang dihadirkan pihak pemohon sehari sebelumnya, memaparkan berbagai temuan yang mereka miliki, mulai dari masalah Situng, DPT fiktif, jabatan Ma’ruf Amin di anak perusahaan BUMN, dan masih banyak lagi. KPU pun dianggap telah membuang kesempatan, untuk melakukan pembelaan. 

Baca Juga : Soal Upah Buruh, Ini Penjelasan Aice

Apa sebetulnya alasan KPU melakukan hal itu? Apakah KPU merasa semuanya sudah jelas, sehingga tidak perlu menghadirkan saksi lainnya? Bagaimana pula pandangan kubu Prabowo-Sandi terkait sikap KPU ini? Berikut penuturan lengkapnya.

Kenapa KPU hanya menghadirkan satu orang saksi? 
Terkait saksi, kami merujuk pada permohonan pemohon, yang mendasarkan pada tiga persoalan, yaitu terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Situng, dan C7 yang dihilangkan. Untuk DPT dan Situng kan urusannya dengan KPU. Kalau C7 ternyatakan hanya 3 TPS, dan itu sudah diselesaikan lewat Bawaslu. Dalam perbaikannya, permohon mempersoalkan materi baru, terkait dengan pendaftaran pasangan calon, yaitu mengenai keabsahan kedudukan Pak Ma’ruf Amin.

Bagaimana soal posisi Ma’ruf Amin di anak perusahaan BUMN yang dipersoalkan tim hukum Prabowo? 
Dia kan punya kedudukan di anak perusahaan BUMN, yaitu BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Terkait hal ini, ternyata sudah terjawab oleh saksi pemohon Pak Said Didu. Pak Said Didu menerangkan bahwa, tidak ada satu regulasi yang khusus mengatur tentang pejabat BUMN. 

Kedua, yang namanya BUMN adalah penyertaan langsung. Kalau yang terhadap anak perusahaan BUMN itu kan, tidak ada yang namanya penyertaan langsung. Yang ketiga, mekanisme pengangkatan BUMN itu kan oleh menteri. Kalau ini kan bukan. 

Kemudian kalau dilihat dari rujukan Pak Said Didu, yang merujuk kepada Undang-Undang Antikorupsi itu kan tidak nyambung. Itu kaitannya dengan keuangan negara. Kalau keuangan negara itu kan berlaku untuk setiap orang, tidak untuk pejabat BUMN saja 

Bagaimana dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara? 
LHKPN itu buat penyelenggara negara, bukan pejabat BUMN. Jadi untuk pendaftaran capres-cawapres, sudah clear. 

Baca Juga : Airlangga Beri Kuliah Umum di Seskoal

Masalah dana kampanye? 
Dana kampanye bukan urusan MK. Kalau ada masalah dana kampanye, itu keputusannya pada Bawaslu. 

Semua hal ini yang membuat KPU memutuskan cukup dengan satu ahli? 
Iya, karena tidak ada keterangan saksi pemohon yang relevan, untuk dibantah saksi kami. Keterangan para saksi yang diajukan pemohon, justru memperkuat kami. 

Apa buktinya keterangan mereka justru memperkuat pihak Anda? 
Misalnya saksi yang ada di Jawa Timur itu hanya ada dua, saksi dari Sidoarjo dan Surabaya. Kota Surabaya itu terkait dengan DPT fiktif di satu komplek. Ternyata DPT fiktif itu tidak menggunakan hak pilihnya. Kecuali, kalau dia menggunakan hak pilihnya, kemudian dibiarkan oleh KPU misalnya, maka kami akan menghadirkan saksi untuk membantah itu. 

Di tempat lain misalnya, di Jawa Tengah. Itu kan tidak ada hubungannya dengan penyelenggara pemilu juga, masalah amplop misalnya. Amplop tidak ada hubungannya denganmasalah perolehan suara. Kalau ada, tentu akan dibantah oleh saksi kami. Sekarang keterangan saksi mana yang perlu dibantah. 

Situng sudah ditegaskan bukan untuk penghitungan resmi. Kenapa ahli yang pihak Anda hadirkan malah terkait Situng, bukan penghitungan manual? 
Begini, kami hanya merespon saksi dan ahli dari pemohon. Nah, kebetulan pemohon mempersoalkan Situng, saksinya banyak, lalu ahlinya juga dua-duanya mempersoalkan Situng. Makanya kami ajukan saksi terkait hal itu, sehingga bisa menjelaskan bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak relevan. 

Apanya yang tidak relevan? 
Misalnya ahli IT mereka menyatakan, Situng itu seakanakan untuk rekayasa perolehan suara dengan merujuk kepada DPT, dan hasil perolehan suara manual. Pak Marsudi adalah Ahli IT uang merancang arsitektur IT di KPU. Terkait dengan Situng, beliau mengakui, Situng itu diperlakukan untuk perhitungan hanya di tingkat C1. 

Baca Juga : Sejumlah Wilayah Di Indonesia Rentan Rawan Pangan

Untuk hasil resminya, merujuk pada rekapitulasi manual secara berienjang. C1 di Situng itu adalah sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, dengan demikian terbukti, bahwa tuduhan pemohon itu tidak benar. 

Bagaimana dengan kesalahan entri?
Ahli kami juga menyampaikan, berdasarkan hasil penelitiannya, memang terjadi kesalahan entri. Akan tetapi, kesalahan entri itu sifatnya acak. Sedangkan ahli pemohon menyatakan seakan-akan untuk pasangan 02 itu dikurangi, untuk pasangan 01 ditambahkan. Ahli kami kemarin menyatakan tidak begitu kok berdasarkan hasil penelitiannya. Karena ternyata, baik 01 maupun 02 sama-sama mengalami penambahan, maupun pengurangan. 

Buktinya apa? 
Kemarin dihadirkan grafik perbandingan di setiap provinsi, yang tidak menunjukkan adanya kecenderungan terhadap suatu pasangan calon. Begitu juga ketika di break down pada level kabupaten/kota, itu kan acak. Dengan demikian, ahli kami memberikan bantahan secara argumentatif dan ilmiah, bahwa KPU tidak pernah melakukan rekayasa terhadap Situng. Paling penting adalah, yang digembar-gemborkan bahwa Situng itu tidak aman, tapi menurut ahli aman. 

Kenapa bisa aman? 
Karena, yang ditampilkan dalam website itu mirroring. Untuk Situngnya sendiri ada dalam data base yang disimpan di KPU. Jadi kalau mau melakukan perubahan itu harus datang ke KPU, kemudian melakukan perubahan dari dalam. Ini kan nggak ada. Kalau melakukan perubahan melalui website, setiap 15 menit akan di-refresh, kembali ke data awal atau data hasil pembaruan.

Jadi, tuduhan yang menyatakan bahwa Situng direkayasa, bisa diotak-atik untuk menguntungkan salah satu pihak tidak benar. Kalau sudah begitu, kira-kira selesai persidangannya. Tugas kami selaku kuasa hukum adalah meyakinkan mahkamah, dengan menghadirkan saksi dan alat bukti yang cukup. [NDA]