Terang-terangan Pilih Pos Menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf Ala Partai Kebangkitan Bangsa

Hendrawan Supratikno : Namanya Aspirasi, Nggak Masalah

Terang-terangan Pilih Pos Menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf Ala Partai Kebangkitan Bangsa Hendrawan Supratikno : Namanya Aspirasi, Nggak Masalah
Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kabarnya sudah meminta jatah 10 kursi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. Dari beberapa informasi yang dihimpun, pos menteri yang diminta PKB di antaranya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Menteri Pertanian. 

Khusus kursi Menaker, Wasekjen DPPP KB Daniel Johan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai. “Mendes mungkin, karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker tidak tahu, belum dengar. Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan,” ucap Daniel dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7). 

Soal apakah PKB meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak. Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda. 
Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, nama Imam terseret kasus dugaan suap pengucuran dana hibah KONI. “Kasih yang muda saja,” kata dia sambil tertawa. 

Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi kader PKB, di antaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi dan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo. Sedangkan Menristekdik ti M Nasir kerap disebut representasi PKB. 

Sebenarnya, kursi menteri apa saja yang diincar PKB? Bagaimana tanggapan PDIP selaku partainya Jokowi atas keinginan PKB tersebut? Berikut pernyataan Daniel Johan, Sabtu (6/7) lalu, dan ditanggapi Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

Baca Juga : Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gorontalo, Fadel Cerita Usulan Amandemen UUD 1945

PKB beberapa hari terakhir menyampaikan harapannya mendapatkan sejumlah kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin... 
Namanya manuver aspirasi, memberikan sinyal-sinyal politik, ya nggak ada masalah. 

Tetapi, PDIP belum bicara soal jatah menteri, apa PKB tidak terburu-buru membahas soal ini? 
Tidak ada masalah. Sebagai sinyal politik, ya boleh-boleh saja. Namanya saja manuver aspirasi. Artinya menyampaikan harapan, keinginan. Kan boleh-boleh saja dalam politik. Kalau PDI Perjuangan sebagai partai terbesar, tidak bisa demikian. 

Kenapa? 
Karena sebagai partai terbesar, jika melakukan hal tersebut, nanti kesannya PDI Perjuangan mendominasi atau mendikte. Bisa dibayangkan, PKB yang kursinya misalnya hanya 60 meminta 10 kursi menteri, nah PDIP yang perolehan kursinya 128, yang artinya 2,5 kali lipat dari PKB, mintanya berapa kira-kira. Untuk itu, kami menyampaikan bahwa kita tidak boleh menggunakan mentalitas pemborong. 

Artinya apa? 
Seakan-akan mau diborong semua. Padahal, manajemen politik kita manajemen politik gotong royong, bukan manajemen politik borong-borongan. 

Pernyataan Cak Imin ini sebagai pembicaraan serius atau sekadar pernyataan di depan publik semata? 
Kita sama-sama tahu kalau Ketua Umum PKB suka menyampaikan harapan secara berlebihan. Itu salah satu ciri Ketua Umum PKB, menyampaikan harapan secara berlebihan. 

Baca Juga : 188 WNI Dari KRI dr Suharso-990 Mulai Jalani Tahapan Observasi

Anda menganggap ini serius atau harapan semata? 
Ini sebagai manuver aspirasi saja. Ternyata manuver ini mendapat sambutan, paling tidak dari media massa. Menghiasi ruang-ruang publik, menjadi berita di media. Harapan yang 10 kursi menteri saja belum mendapat respon apapun, sudah meminta kursi Ketua MPR. Namun, dalam kreasi aspirasi, Cak Imin dikenal lihai. 

Berarti hal ini wajar saja dilakukan? 
Ya kalau di politik, ini hal wajar saja. 

PKB sepertinya menginginkan beberapa posisi menteri yang dianggap strategis. Bagaimana tanggapan Anda? 
Kalau menginginkan yang tidak strategis, salah dong. Namanya harapan atau keinginan, pasti inginnya yang bagus. 

PKB pantas mendapatkan itu? 
Sekarang kan PKB itu kursinya untuk sementara masih satu kursi di bawah Partai Nasdem, setelah itu masih ada Partai Golkar lalu PDI Perjuangan. Jadi bisa dibayangkan proposionalitasnya seperti apa. 

Berarti nanti jumlah kursi di DPR juga akan menentukan jumlah kursi menteri yang didapat parpol? 
Dalam politik memang demikian. Logika politik memang demikian. 

Baca Juga : Cari Nurhadi di Senopati, KPK Pulang dengan Tangan Hampa

Sejauh ini, PDI Perjuangan sudah membahas kursi menteri? 
Oh tidak. Kita sedang mempersiapkan Kongres Denpasar 8-10 Agustus, dan Juli ini kita keliling untuk mengadakan atau memimpin konferensi daerah dan konferensi cabang. 

Apakah dalam Kongres akan ada pembahasan soal kursi menteri juga? 
Oh tidak ya. Kami menghargai itu adalah hak prerogratif Presiden. Dalam hak prerogratif tersebut, Presiden dipercaya akan bicara kepada ketua umum-ketua umum partai pengusung. Itu ranah Presiden dan para ketua umum, bukan dibicarakan secara ngawur. [NNM]