Latar Belakang Perseteruan Walikota Tangerang Dan Menkumham

Arief Wismansyah : Tata Ruangnya RTH, Bukan Sekolah

Latar Belakang Perseteruan Walikota Tangerang Dan Menkumham Arief Wismansyah : Tata Ruangnya RTH, Bukan Sekolah
Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Walikota Tangerang Arief Wismansyah terlibat perseteruan dengan Menteri Hukum dan HAM(Menkumham) Yasonna Laoly yang berujung laporan ke polisi. Dimediasi Kementerian Dalam Negeri, kedua belah pihak bertemu dan laporan itu pun dicabut. 

Perseteruan diawali masalah izin pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di Kota Tangerang. Menurut Yasonna, izin untuk pembangunan politeknik itu dipersulit oleh Pemkot Tangerang. Namun, menurut Humas Pemkot Tangerang, Walikota tak berniat mempersulit, namun ingin lahan-lahan milik Kemenkum HAM dimanfaatkan lebih luas demi kepentingan rakyat Tangerang. 

Kabag Humas Pemkot Tangerang Achmad Ricky Fauzan mengatakan, bagi Pemkot, masyarakat Tangerang rugi jika semua lahan Kemenkum HAM dijadikan gedung. Alasannya, Kota Tangerang tak punya banyak lahan untuk fasilitas umum. Pembangunan politeknik itu memang akhirnya mendapat izin. Namun, saat meresmikan politeknik itu, Yasonna melempar sindiran ke Walikota Tangerang. 

Baca Juga : Ikut Berinteraksi Dengan BKS, Jokowi Tes Corona Sore Ini

Walikota tak terima dan mengirim surat ke Kemenkum HAM yang isinya meminta Menkum HAM mengklarifikasi pernyataannya. Tak berhenti di situ, Walikota lalu memutus pelayanan bagi fasilitas-fasilitas Kemenkum HAM di wilayahnya, seperti kantor imigrasi dan sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas). Akibatnya, antara lain, sampah di fasilitas Kemenkumham tak diangkut. 

Akhirnya, Kemenkum HAM melaporkan Walikota ke polisi. Dilaporkan atas penggunaan tanah Kemenkum HAM yang dijadikan bangunan tanpa izin. Lantas, seperti apa masalahnya? Seperti apa tindakan mempersulit yang dilakukan Pemkot Tangerang menurut Kemenkumham? Kenapa pula Pemkot Tangerang sampai mempersulit pembangunan politeknik tersebut? Berikut wawancaranya.

Anda dinilai menyulitkan izin pembangunan yang dilakukan Kemenkumham di atas lahannya? 
Saya bingung kalau dibilang menyulitkan, dasarnya apa. Masalahnya, sekarang tata ruang (di lokasi itu) harus diubah dulu. Sekarang, tata ruang yang ada itu, hanya ruang terbuka hijau (RTH) dan perdagangan. Sedangkan Pak Menkumham membangun sekolah. 

Baca Juga : Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Kini Jadi 117

Ada faktor lain? 
Tata ruang Kota Tangerang dari 2017 sampai sekarang, belum disahkan. Padahal, saya sudah ke menteri terkait dan sebagainya. Maka dari itu, kalau dibilang menyulitkan, ya bagaimana, masa memaksakan diri. Toh, saya nantinya terbentur masalah, padahal ada aturannya. Beberapa waktu lalu, saya dibilang ingin menetapkan lahan persawahan. Terus kami klarifikasi, yang menetapkan lahan persawahan itu adalah Kementerian Pertanian dan ada edaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agrararia dan Tata Ruang. 

Sudah Anda jelaskan? 
Hal ini sudah kami jelaskan. Setelah itu, kami dibilang mempersulit. Setelah dibilang mempersulit, saya jelaskan izin itu harus ada beberapa tahapan. Sama seperti Jalan Tol Kunciran-Bandara yang belum ada izinnya. Terus Kerata Api (KA) Bandara dan ruang tunggu bandara itu belum ada izinnya. Karena, masih menunggu rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) yang belum mengesahkan. 

Anda tidak merasa menyulitkan? 
Ya, kalau aturan-aturannya memungkinkan, masa kami persulit. Toh yang lain, selama tidak melanggar, kami kasih izin. Kalau perlu audit saja. 

Baca Juga : Uji Kelayakan Pimpinan PAC, PDIP Libatkan BNN

Masalah ini membuat Anda sempat menghentikan sementara pelayanan di seluruh kantor Kemenkum HAM di Tangerang? 
Ya, itu kan beberapa waktu lalu. Maksud saya, dengan begitu menjadi kewajiban Kemenkum HAM. Sedangkan selama ini, kami tangani tanpa diminta lho. Nah, terus persoalan sampah dari lima lembaga pemasyarakatan (Lapas), hanya dua lapas yang bayar retribusi. Kantor-kantor Kemenkum HAM yang ada di Tangerang tidak pernah bayar retribusi. 

Anda melakukan hal itu untuk membalas sindirian Menkum HAM ke Pemkot Tangerang beberapa waktu lalu? 
Saya melihatnya tidak seperti itu, tapi persoalan kewajiban. Kewajiban mereka terhadap warganya dan sebagainya. Contoh jika seseorang tinggal di perumahan, yang namanya fasos-fasum itu menjadi tanggung jawab pengembang. Sedangkan di Tangerang ini, lahannya adalah lahan Kemenkum HAM yang belum diserahterimakan ke Pemkot Tangerang. Jadi dalam hal ini, seharusnya menjadi tanggung jawab siapa. Ya, dalam hal ini pemilik lahan, Kemenkum HAM-lah. Makanya saya bingung, selama ini itikad baik kami mengurusi warga mereka seperti pembangunan penerangan jalan, jalanan, dan saluran. Sekarang sudah kami bangun, mereka bilangnya kami menyalahgunakan dan semena-semena. Sudah dibangun bukannya terimakasih, malah kami dibilang semena-mena. Padahal, pembangunan itu di atas lahan mereka. Ada buktinya kok, mereka melaporkan ada penyerobotan lahan. Padahal, lahannya Kemenkum HAM dibangun Gedung MUI. Terus, lahan-lahan mereka yang berada di kawasan pemukiman, kami bangun jalan. Yang seperti ini dibilang penyerobotan juga. Terus saya bagaimana dong. Terus, jalan rusak apakah harus saya diamkan saja. Padahal, yang seperti itu kewajiban Kemenkum HAM. Seolah-seolah Pemkot salah terus. [UMM]