Pembagian Kursi Kekuasaan 55 Banding 45 Syarat Rekonsiliasi Versi Amien Rais

DRAJAD WIBOWO : Oposisi Bukanlah Musuh Pemerintah

Klik untuk perbesar
Drajad Wibowo, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais meminta dua syarat rekonsiliasi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf. 

Syarat pertama yang disampaikan Amien, yakni ide-ide dari kubu Prabowo-Sandi harus diterima. Kedua, pembagian kursi kekuasaan 55 banding 45. 

Tak hanya itu, Amien bahkan menyebut, apabila ada partai oposisi yang nekat menyeberang ke koalisi pemerintah akan menanggung dosa. Terlebih, jika itu hanya karena menerima tawaran satu kursi menteri. 

Ucapan mantan Ketua MPR itu pun menuai kritik, lantaran membuat upaya rekonsiliasi sebagai kesempatan meraup kue kekuasaan, alias bagi-bagi kursi. Padahal, rekonsiliasi seharusnya bertujuan untuk menghentikan konflik akibat Pemilu 2019. 

Salah satu pihak yang mengkritik ucapan itu adalah pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati. Dia menilai, konsep rekonsiliasi yang ditawarkan Amien Rais hanya kedok politik transaksional. Amien atau kelompoknya ingin membidik jabatan tertentu di pemerintahan Jokowi. 

Wasisto mengatakan, pernyataan Amien mengenai rekonsiliasi, sekadar kiasan semata. Menurutnya, pernyataan itu menandakan politik transaksional sedang dimainkan Amien sebagai syarat rekonsiliasi. 

Berita Terkait : ADE IRFAN PULUNGAN : Jadilah Partai Oposisi Yang Konstruktif

Lantas, bagaimana pandangan PAN mengenai hal ini? Apa alasan Amien melemparkan usulan tersebut? Apakah memang untuk bagi-bagi kursi? Bagaimana pula tanggapan partai pendukung pemerintah mengenai ucapan tersebut? Berikut wawancaranya.

Ketua Dewan Kehormatan PAN menyampaikan usulan bagi-bagi kursi pemerintahan 55-45 persen. Sebagai Wakil Ketua, Anda setuju usulan ini? 
Iya, solusi yang disampaikan Pak Amien itu terobosan sangat logis dan bijak. 

Kenapa begitu? 
Karena pertama, mengakomodasi keinginan Pak Jokowi dan timnya, untuk rekonsiliasi dengan Pak Prabowo dan pendukungnya. Saya menyebut ‘keinginan Pak Jokowi dan timnya’, berdasarkan siapa tokoh yang berinisiatif mewujudkan pertemuan MRT beberapa hari lalu. 

Apa alasan lainnya? 
Kedua, mengakomodasi aspirasi dan perjuangan para pendukung Prabowo, termasuk tentunya jamaah 212. Pak Amien itu kan salah satu penasihat alumni 212. Platform perjuangan jamaah 212 sudah dimasukkan ke dalam visi misi Prabowo-Sandi. 


Kenapa platform Prabowo harus dimasukkan? 
Sangat logis jika Pak Amien meminta platform perjuangan Pak Prabowo dan pendukungnya, dimasukkan Pak Jokowi sebagai bagian dari platform nasional. Sehingga, akan terjadi rekonsiliasi platform, antara platform Jokowi dan platform Prabowo. 

Bagaimana rinciannya? 
Tentu perlu tim ahli dari kedua belah pihak untuk bertemu dan merumuskannya. 

Baca Juga : Angkasa Pura I Siap Dukung Kunjungan 1 Juta Wisman ke Borobudur Lewat YIA

Ada alasan lainnya? 
Ketiga, soal 55-45 itu adalah ijtihad berdasarkan perhitungan suara versi KPU dan keputusan MK. Jangan lupa, meski menghormati keputusan lembaga negara, banyak pendukung Prabowo-Sandi yang meyakini itu bukan cerminan kebenaran dan keadilan. Tapi karena yang resmi adalah angka tersebut, ya harus dirujuk. 

Harus? 
Jika angka itu dirujuk, maka akan terjadi rekonsiliasi dukungan yang disesuaikan dengan prosentase suara resmi. Artinya, nanti 55 ditambah 45 sama dengan 100 persen itu, bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres. 

Rekonsiliasi semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anda dan Amien Rais optimis usulan itu bisa terwujud? 
Memang dalam sistem ketatanegaraan kita, rekonsiliasi dukungan ini tidak dikenal. Itu sebabnya, Pak Amien juga tidak yakin akan terwujud. 

Tapi beliau katakan, ‘Kalau mungkin, Alhamdulillah’. Karena jika terwujud, kita akan benar-benar mempunyai kepemimpinan nasional yang platform dan dukungannya mencerminkan 100 persen rakyat Indonesia. 

Kalau tidak disetujui, bagaimana? 
Jika tidak disetujui, ya tidak masalah. Solusi dari Pak Amien itu kan merespons keinginan Pak Jokowi dan tim beliau. 

Seandainya usulan itu disetujui, ada masalah lain, yaitu tak ada oposisi. Itu tak baik bagi demokrasi... 
Betul, check and balance yang berjalan baik memang diperlukan. Artinya, diperlukan juga oposisi yang berkualitas. Oposisi yang bisa menyampaikan koreksi dengan substansi dan data yang kuat. Oposisi yang bisa menawarkan opsi kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. 

Baca Juga : Kemnaker Akui Tingkat Kesadaran K3 di Perusahaan Masih Rendah

Apakah jika ada oposisi, sama dengan tidak terjadi rekonsiliasi?
Oposisi bukanlah musuh bagi pemerintah. Justru, pemerintah dan oposisi harus saling berlomba berbuat kebaikan bagi rakyat. Jika itu bisa diwujudkan, demokrasi Indonesia akan semakin kuat dan sehat. 

Harapannya, kesejahteraan rakyat juga akan semakin meningkat. Itu sebabnya, saya selalu menekankan agar PAN konsisten jadi oposisi. 

PAN belum mengambil sikap resmi, tapi sejauh ini condongnya gabung ke pemerintahan? 
Insya Allah lebih banyak yang ingin tetap oposisi. Ketum PAN Bang Zul juga, Insya Allah akan mengikuti nasihat Pak Amien. [NDA]