Gaji Rektor Impor Akan Dibayar Pemerintah Pusat Supaya Tidak Bebani Keuangan Universitas

DJOKO UDJIANTO : Untuk Universitas Negeri Dari Internal Dulu

Klik untuk perbesar
DJOKO UDJIANTO, Ketua Komisi X DPR

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan serius mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin universitas. Tujuannya, demi meningkatkan kualitas pendidikan. 

Rencana tersebut disampaikan kembali Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir. Demi mewujudkan rencana tersebut, Kemenristekdikti saat ini tengah memetakan perguruan tinggi mana yang perlu dipimpin rektor asing dan menyiapkan peraturan untuk menyediakan dasar hukum program tersebut. 

Walaupun menjadi program serius, sejauh ini Kemenristekdikti belum pernah membicarakannya dengan kalangan DPR, terutama Komisi X DPR. Walaupun menganggapnya sebagai terobosan bagus, mereka meminta agar rencana mendatangkan rektor asing dipertimbangkan secara masak karena rawan konflik. 

“Ini yang menjadi tantangan kita, meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, Bapak Presiden mencanangkan kembali pada 2020, bagaimana nanti rektor ada dari perguruan tinggi asing,” kata M Nasir. 

Sebagai langkah awal, pada 2020, Kemenristekdikti menargetkan minimal ada dua PTN berbadan hukum (PTN-BH) yang akan dipimpin rektor asing. Nasir menyebut, rektor merupakan profesor dari Amerika Serikat. 

Kampus mana yang akan menjadi prioritas awal dipimpin rektor asing, Kemenristekdikti masih akan memetakan perguruan tinggi yang dinilai perlu dipimpin oleh rektor dari luar negeri. 

Di sisi lain, Kemenristekdikti juga harus terlebih dulu menyiapkan peraturan. “Saya akan mappingkan dulu. Saya akan cabut beberapa peraturan nanti, dan peraturan pemerintah juga disederhanakan supaya bisa memberikan kesempatan bagaimana kompetisi rektor dari luar negeri,” ujarnya. 

Berita Terkait : JAMAL WIWOHO : Ini Untuk Percepat Proses Internasionalisasi

Bagaimana dengan gaji rektor asing? Nasir menjamin, gaji yang diberikan kepada rektor luar negeri tak akan membebani perguruan tinggi setempat, sebab gaji mereka akan ditanggung pemerintah pusat. Hanya, berapa besaran gaji dimaksud, Nasir belum bisa mengungkapkan. 

“Nanti budget-nya saya bicarakan dengan Menteri Keuangan. Bagaimana kalau rektor dari luar negeri pendanaannya langsung dari pemerintah pusat supaya tidak mengganggu keuangan perguruan tinggi itu. Kalau mengganggu, memang akan problem. Ini akan kami pikirkan,” ucapnya. 

Masalah keuangan tampaknya tidak akan menjadi soal. Merespons rencana Kemenristekdikti ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan dukungannya. Dalam pandangannya, langkah mendatangkan rektor asing sebagai bagian long life learning. 

“Cara kita mengelola dan memimpin sistem pendidikan itu harus terbuka terhadap pemikiran-pemikiran maupun praktik yang sudah berhasil baik,” ujarnya. Untuk membahas itu, berikut wawancara dengan Inspektur Jenderal Kemenristekdikti, Prof Jamal Wiwoho dan ditanggapi Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto.

Bagaimana pandangan Anda mengenai rencana pemerintah untuk mengimpor rektor? 
Begini, pernyataan itu muncul pada saat Pak Jokowi memberikan pidato. Kita harus melihatnya secara positif. Artinya apa. Bahwa, kalau mau masuk world class university, banyak hal yang perlu kita benahi. Terutama, sarana dan prasarananya. Lalu, kualitas dosen-dosen kita. 


Kita belum bagus? 
Secara jam terbang sudah bagus, otaknya pintar-pintar, manajemennya juga canggih. Cuma, karena belum didukung infrastruktur yang baik, makanya kita harus berbenah. 

Konkretnya, setuju tidak rektor impor? 
Kalau itu untuk universitas swasta, silakan. Itu bagus sebagai bench marking, bagi universitas-universitas di Indonesia supaya terpacu. 

Baca Juga : Pertamina Tegaskan Tidak Ada Tabung Elpiji Kadaluarsa di Pasaran

Kalau untuk universitas negeri?
Kalau untuk universitas negeri, seyogyanya dipilih dari internal dulu. Karena, memang banyak, dan rektor itu jabatan karir. Tetapi, kalau kita bisa bekerja sama dengan universitas luar negeri, apalagi misalnya ada rektor yang kita hired, minimum kita bisa bekerja sama di dalam bidang riset. Jangan ini diterima semata-mata bakal ada rektor dari luar negeri. 

Bukankah ini positif? 
Iya, kita harus melihat sisi positifnya dulu, dan saya rasa pak Jokowi nggak akan seperti itu maksudnya. Maksudnya, ini adalah untuk memacu SDM kita, supaya jadi lebih berkualitas dan mau. Kelemahan kita itu kadang-kadang karena nggak mau. Dalam rangka apa, dalam rangka melebarkan networking kita di dunia riset terutama. 

Anda nggak setuju dengan rencana mengimpor rektor ini? 
Saya tidak pernah bilang tidak setuju. Malah justru itu untuk memacu. Tapi tolong, diberlakukannya secara selektif. Rencana itu adalah bench marking yang luar biasa, biar terpacu orang-orang kita. Pemerintah juga harus terpacu untuk mengalokasikan dananya itu. 

Penilaian Anda terhadap pernyataan Presiden itu apa? 
Saya yakin, pak Jokowi memberikan semangat saja. Kalau universitas swasta tergantung bagainana yang punya. Malah kalau perlu, mereka bisa impor rektornya Harvard, Barkeley, MIT supaya kita tahu, sejauh mana universitas kita itu. 

Apa orang kita bisa dibandingkankualitasnya dengan luar negeri, sehingga untuk universitas negeri, Anda maunya ambil dari internal dulu? 
Kalau kepintaran orang, kemampuan, how to manage itu kan bisa distandarkan. Nah, kita ini secara otak pasti kelas satu, nggak perlu ragu. Secara manajemen juga bisa. Yang kurang di universitas itu adalah sarana dan prasarananya. Juga, meningkatkan kualitas SDM dengan cara memberikan alokasi untuk riset yang lebih banyak, karena ini dunia akademis. Orang kita itu jago-jago, juga hebat dalam memanage. Cuma kalau tidak dikasih sarana dan prasarananya, pengembangan teknologi dengan memberikan dana riset yang besar, percuma juga. Apalagi untuk bidang kedokteran. Dunia kedokteran kita belum diakui dunia, karena orangnya pintar tapi alat nggak punya. 

Berarti, untuk meningkatkan kualitas ini nggak cukup dengan mendatangkan rektor dari luar negeri? 
Nggak cukup, banyak sekali yang harus dilakukan, itu hanya salah satunya. Barangkali maksudnya pak Jokowi adalah supaya ada networking,antara universitas Indonesia dengan universitas yang direkrut ini. Minimal kerja sama dalan hal riset dan pertukaran pelajar. 

Pemikiran pak Jokowi ini sangatpositif, dalam rangka memacu kualitas SDM kita, untuk menuju world class universitas. Jadi, kalau universitas swasta mau impor silakan. Karena, itu bisa menjadi bench markingbagi kualitas pendidikan kita. 

Baca Juga : Didominasi PDIP, Ini Daftar Anggota Pansus Ibu Kota Kaltim

Tapi, cara ini berhasil diterapkan di beberapa negara. Kenapa nggak diterapkan di universitas negeri kita? 
Begini ya, kalau kita mau jujur, kita itu sudah masuk WTO dan G21. Artinya, pasar kita itu harusnya sudah global, sudah bebas. Kita tidak boleh menolak masuknya SDM dari luar. Kalau ada orang asing ngelamar jadi dekan atau jadi rektor, itu boleh-boleh saja. 

Apalagi nanti dari tahun 2025-2035, kita punya bonus demografi Cuma dalam prakteknya, kita masih harus selektif. Karena, kalau angkatan kerja kita tidak dibekali dengan bekal yang baik, itu bonus demografinya tidak berguna juga. Jadi pak Jokowi memang punya pemikiran yang visioner, dalam dunia pendidikan. 

Apa bedanya dengan negara-negara lain yang sudah berhasil menerapkan kebijakan ini? 
Kalau negara-negara lain yang sudah maju, kayak Singapura itu sudah kerja sama dengan Standford University, Harvard dan lain-lain. Jadi, kita jangan Malaysia dan Singapura kok bisa, tapi kita nggak. Jangan begitu, karena kita juga bisa. Tapi kita harus benahi semuanya dulu, sehingga memadai sebagai universitas global. 

Bisa dicontohkan bagaimana supaya bisa seperti itu? 
Contohnya anak-anak kita yang kuliah di luar negeri, itu kebanyakan cumlaude. Berarti mereka pintar. Anak-anak Indonesia yang kuliah di Singapura, Australia, Eropa banyak yang cumlaude. Begitu datang ke sini, mereka buat perusahaan sendiri. Mereka pintarnya itu luar biasa. 


Apa saran Anda untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita? 
Pertama adalah soal APBN kita, dimana 20 persennya untuk pendidikan. Tapi distribusinya kepada perguruan tinggi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu baru 17 persennya. [NDA]

RM Video