Waspadai Turunnya Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Kritik

Kecuk Suhariyanto : Kebebasan Sipil Turun Karena Faktor Pemilu

Klik untuk perbesar
Kecuk Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik

RMco.id  Rakyat Merdeka - Badan Pusat Statistik (BPS) menilai, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, mengalami penurunan dalam indeks demokrasi Indonesia 2018. Maka dari itu, BPS menyarankan agar warga diberi kebebasan untuk menyampaikan kritik. 

“Dari aspek hak politik ini, ada satu yang perlu diwaspadai, yaitu menurunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik atau masukan kepada penyelenggaraan pemerintah,” ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di kantornya, Jalan dr Sutomo, Jakarta Pusat, kemarin. 

Padahal, pada 2017, angka indikator tersebut mencapai 83,09. Sedangkan pada 2018 mengalami penurunan menjadi 78,19. Suhariyanto mengakui, idealnya demokrasi yang sehat itu mampu menyengat masyarakat untuk memberikan kritik maupun saran perbaikan. 

“Kita harus memberikan kesempatan supaya masyarakat mempunyai kebebasan untuk menyampaikan saran atau kritik, dengan cara-cara yang memang sudah digariskan,” ucapnya. 

BPS mengklasifikasi tingkat demokrasi menjadi tiga kategori. Antara lain angka 60-80 termasuk dalam kategori sedang, dan kategori baik dengan indeks di atas 80. Dalam mengukur indeks demorasi Indonesia ini, BPS melihat tiga aspek yang dibagi menjadi variabel-variabel dengan berbagai indikator. 

Berita Terkait : USEP HASAN SADIKIN : Trennya Turun Terus Sejak Tahun 2012

Lantas, seperti apa penjelasan BPS serta tanggapan mengenai hal ini? Berikut wawancaranya.

Apakah faktornya karena kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain saling “menyerang”? 
Pelaksanaan Pemilu 2019 agak panas, terutama karena munculnya hoaks-hoaks yang tidak bertanggung-jawab. Sehingga, di lapisan bawah pun terjadi friksi-friksi. Kita harus akui hal itu. 

Saran Anda? 
Ke depannya, kita tidak boleh lagi terpecah-pecah seperti itu. Karena, demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan masyarakat dan seluruh pihak lain. Kita harus lebih bersatu supaya bangsa ini lebih solid membangun ekonomi sosial. 


Apakah karena faktor Pemilu 2019 juga sehingga kebebasan sipil menurun? 
Di berbagai daerah (kebebasan sipil menurun) karena mendekati faktor pemilu, bukan karena pilkada. Hoaks-hoaks yang tidak bertanggung jawab, membuat suasana agak panas. Mudah-mudahan ke depan bisa segera diselesaikan. 

Apakah ini karena faktor yang disebut kontestasi? 
Kontestasi pasangan itu berimbas ke bawah. Fanatisme dari masing-masing pengikut mari kita lupakan. Karena itu tercermin pada indeks demokrasi Indonesia. Ke depannya, mudah-mudahan lebih baik lagi. 

Baca Juga : Gagal Tangkap Pelaku Karhutla, Kapolda Bakal Dicopot

Apakah minimnya kritk lebih karena masyarakat tidak bebas mengkritik atau tidak tersalurkan? 
Kami tidak bisa menelusuri penyebab utamanya. Akan tetapi, kemungkinan bisa dua-duanya. Katakanlah kalau masyarakat merasa kritiknya tidak ditanggapi, itu juga menurunkan partisipasi. Namun dari indikator ini, saya hanya melihat bahwa jumlah kritik maupun saran itu menurun. Nah, itu yang perlu kami telusuri penyebabnya. Apakah ada hambatan dalam penyaluran dan sebagainya. Sebab, kasus di tiap daerah bisa berbeda-beda. 

Apakah ada faktor lain? 
Di luar itu, sebenarnya kalau kami melihat dari hasil terdahulu, salah satu masalah yang kita hadapi adalah kaderisasi. Kaderisasi partai tidak bagus dan itu selalu kami highlight berulang-ulang. Bahwa kaderisasi harus bagus untuk memberikan pendidikan politik bagi generasi penerus. 

Tapi sekali lagi, saya duga memang karena Pemilu 2019 sehingga seluruh partai peserta menjadi lebih kencang. Saya berharap setelah pemilu selesai, maka kaderisasi dilakukan secara rutin. Hal ini merupakan posisi idealnya. Jadi, ada transfer ilmu dan transfer pengalaman. 

Seberapa besar pengaruh kaderisasi partai terhadap total indeks demokrasi? 
Kami memberikan bobot yang berbeda-beda. Karena kan itu tiga aspek, yakni hak politik, kebebasan sipil dan kaderisasi. Itu dari 11 variabel dan 28 indikator. Maka dari itu, tentu ada bobot yang berbeda-beda, namun saya kurang hafal. 

Dalam data BPS, indeks demokrasi Indonesia di Papua Barat paling bawah. Karena apa? 
Kami melihat Papua Barat itu turun tajam karena aspek per aspek. Nah, yang pertama itu aspek kebebasan sipil. Kalau aspek hak politik terbilang relatif bagus. Kemudian, lembaga demokrasinya juga agak turun. Lembaga demokrasi dan kaderisasi di Papua Barat tidak sebagus di provinsi lain. Jadi itu yang pertama. Termasuk juga masih ada kasus ancaman dari aparat pemerintah kepada masyarakat dalam kebebasan berpendapat dan berserikat. 

Baca Juga : Barcelona Vs Borussia Dortmund, Saatnya Ansu Unjuk Gigi

Bagaimana dengan ancaman sesama masyarakat? 
Iya, di sisi lain juga ada ancaman dari masyarakat ke masyarakat. Selain itu, silakan cek, di sana masih ada kasus intimidasi kepada wartawan. Masih ada kasus ketika pegawai di suatu instansi melaporkan kepada DPRD terkait honor yang tidak cair, kemudian mereka malah dimutasi. Hal itu bentuk-bentuk ancaman yang mengganggu hak politik dan kebebasan sipil di Papua Barat. 

Kelompok sparatis apakah berpengaruh terhadap penurunan ini? 
Di sana sih tidak. [UMM]

RM Video