Data Jokowi Keliru Atau Komitmen Prabowo Yang Minim

RAJA JULI ANTONI : Ini Bukan Soal Jokowi Salah Data

Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pada debat perdana capres-cawapres 2019, Jokowi sempat menyinggung soal Partai Gerindra yang mencalonkan eks napi koruptor. Menurut Jokowi, capres Prabowo Subianto, yang juga Ketum Partai Gerindra, bertanggung jawab soal caleg Gerindra eks napi koruptor. 

Prabowo pun menepis Jokowi. Ia lalu menyebut enam eks napi koruptor yang menjadi caleg Gerindra bisa maju pileg setelah melalui proses sesuai dengan aturan.  Perdebatan soal caleg Gerindra berstatus eks napi korupsi ini masih menghangat di tataran masyarakat. Banyak yang men-gatakan, Jokowi keliru jika menyalahkan Prabowo terkait hal tersebut, tapi tak sedikit pula yang mengatakan bahwa pernyataan Jokowi sudah tepat. 

Sebenarnya data yang disampaikan Jokowi benar tidak sih? Dan apakah tepat Prabowo yang mesti bertanggung jawab atas lolosnya para eks napi korupsi sebagai caleg? Berikut ini pandangan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin terkait perdebatan itu.

Berita Terkait : RAJA JULI ANTONI : Konteksnya Rekonsiliasi, Bukan Merayu-rayu Lho

Menurut BPN Prabowo-Sandi, dalam debat kemarin Presiden Jokowi salah menyampaikan data soal caleg eks koruptor, karena bukan Prabowo yang menandatangani penetapan mereka. Apa pembelaan Anda? 


Kunci atau esensinya adalah, kalau dia punya political will untuk membersihkan partainya dari anasir korupsi, maka sebenarnya dia bisa melakukannya. Kalau dia punya komitmen yang tinggi seperti yang diklaimnya, maka sebenarnya dia bisa membersihkan para kader atau caleg yang pernah terlibat kasus korupsi dengan mudah. 

Sekarang problemnya dia enggak punya track record sama sekali bahwa memang mampu dan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Bahkan dia bilang korupsi enggak gede-gede enggak apalah, asal enggak gede curi-curi enggak apa-apalah. Itu enggak boleh seorang pemipin berkata seperti itu. 

Berita Terkait : RAJA JULI ANTONI: Ibarat Air Dan Minyak, Tidak Bisa Disatukan

Setiap pelanggaran hukum harusnya ditindak. Justru itu yang membuat posisi dia buruk di depan rakyat. Bagaimana dia mau membersihkan Indonesia, bersihkan partainya sendiri saja dia enggak mau, dia enggak bisa. 

Tapi kan yang berwenang untuk menetapkan para celag untuk DPRD memang bukan Ketum Partai Gerindra tapi pimpinan Gerindra di daerah. Bagaimana itu? 
Memang secara legal formal demikian. Tapi Pak Prabowo ini adalah ketua umum dari partai yang sangat sentralistik. Coba saja lihat posisi Pak Prabowo di Gerindra, dia enggak hanya ketua umum, dia juga jadi ketua dewan pembina dan lain-lain. 

Dengan demikian seperti yang saya bilang tadi, kalau beliau punya political will untuk membersihkan partainya dari anasir korupsi, maka sebenarnya dia bisa melakukannya. Kalau dia punya komitmen yang tinggi seperti yang diklaim, maka sebenarnya dia bisa membersihkan partainya ini dengan mudah. Masalahnya tinggal mau atau tidaknya. 
 Selanjutnya 

RM Video