RMco.id  Rakyat Merdeka - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno mengklaim, menemukan banyak dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019. 

Menurut Direktur Media Informasi BPN 02 Hashim Djojohadikusomo, tiga hari setelah pencoblosan tuntas, tim pemenangan Prabowo-Sandiaga menemukan 1.200 dugaan kecurangan. 

BPN sudah melaporkan daftar sementara dugaan kecurangan Pilpres 2019 ini, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada Sabtu lalu. Kata Hashim, laporan kepada Bawaslu itu pun sudah BPN sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Hashim menyatakan, pihaknya menemukan dugaan kecurangan tersebut, setelah meng-inventarisir sejumlah dugaan yang masif dari tingkat paling bawah. Di tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan berlangsung misalnya, BPN menemukan adanya aktivitas pengamanan kotak suara yang merugikan Prabowo-Sandi. 

Temuan ini pun disoroti mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. Akibat dugaan kecurangan tersebut, pria yang akrab disapa BW ini, menganggap Pemilu 2019 adalah Pemilu terburuk sejak era reformasi. 

Baca Juga : Gerindra: Hasil Swab Test Menteri Edhy Sudah Negatif, Sudah Enak Makan

BW mengatakan, banyaknya dugaan kecurangan mengindikasikan, kecurangan Pemilu 2019 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dia khawatir, yang menjadi presiden nanti bukan peraih suara terbanyak pada Pilpres 2019. 

Sebetulnya, seperti apa dugaan kecurangan yang ditemukan BPN?
Daerah mana yang paling banyak ditemukan terjadinya kecurangan tersebut, dan seperti apa modusnya? Apakah BPN menemukan indikasi kecurangan tersebut terstruktur, sistematis, dan masif? Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin membantah klaim BPN itu.
Berikut penuturan lengkapnya.

BPN menemukan berapa kecurangan dalam Pilpres 2019? 
Awalnya, kami umumkan 1200. Dua hari lalu bertambah 61. Jadi, 1261 catatan potensi pelanggaran pemilu telah kami temukan. 

Dari 1261 catatan potensi pelanggaran pemilu, yang paling banyak dilaporkan apa? 
Dari jenis pelanggaran itu, yang paling banyak adalah ketika banyak proses di TPS yang saya kira terjadi pelanggarannya. 

Contohnya? 
Pertama, dicobloskan karena adaorang berpindah tempat pemilihan tanpa diikuti oleh surat A5. Kemudian, ada TPS yang terlambat dan ada yang surat suaranya ganda. Padahal, seharusnya hanya satu. Tapi, kenapa bisa ganda. Banyak pemilih yang melaporkan hal ini. 

Baca Juga : Menteri Teten: UMKM Harus Kuasai Bisnis Digital dengan Cepat

Apa alasan mereka melaporkannya ke BPN? 
Mereka adalah masyarakat yang mau pemilu jujur dan adil, atau jurdil. Padahal kalau mau, mereka bisa saja menggunakan dan mendapatkan dua suara. Itulah bentuk kejujuran masyarakat atau pemilih. Hal ini yang saya kira dua jenis pelanggaran yang terjadi. Makanya, terjadi ketimpangan antara jumlah hasil dengan jumlah yang tidak sinkron. Intinya banyak, beragam. 

Selanjutnya apa lagi? 
Proses pemungutan suara yang dilakukan dengan cepat, sehingga ada saksi yang ingin komentar, namun disanggah tidak perlu. Insiden ini banyak sekali yang diperkuat melalui bukti rekaman dan foto. Saya kira, kami tidak hanya mengumpulkan aduan verbal, melainkan diperkuat dengan bukti. Minimal ada fotonya. 

Termasuk yang di Nusa Tenggara Timur? 
Di NTT itu memang menarik. Ketika sekeluarga sembilan orang memilih 02 semua, namun yang terhitung hanya satu orang. Lantas yang delapan gagal semua. Coba, kemana itu suara. Nah, dari sini, keluarga tersebut peduli dan melapor ke kami. Dia mau mengawal dan dia mau memastikan, suaranya itu terekam sebagai hasil pemilu. 

Langkah selanjutnya yang akan ditempuh BPN apa? 
Tentunya kami akan sampaikan kepada Bawaslu agar menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. Misalnya, berkaitan dengan hal teknis penghitungan suara ulang, mengingat ini berkaitan dengan angka. Saya kira, setelah itu kami akan menyertakan para saksi di tingkat kecamatan sampai kabupaten. Kami akan telusuri dan sampaikan itu sebagai bagian yang harus dilakukan. 

Dugaan kesalahan entry data di KPU juga harus pemungutan suara ulang (PSU)? 
Bukan itu maksudnya, namun ini berkaitan dengan kepercayaan. Sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan itu, susah kami jelaskan dengan argumentasi. Terbaik memang dilakukan PSU dan ganti petugasnya, supaya tidak ada yang dirugikan. Karena satu suara dalam pemilu itu bermakna demokrasi. Hal tersebur bentuk kedaulatan. Kalau dia memanipulasi dengan cara menyelundupkan, maka itu dosa besar dan pidana ancamannya. Bukan soal kesalahan entry terus gawat. Akan tetapi, yang menarik itu, kok konsisten dalam kesalahan. 

Baca Juga : Peneliti CIPS : RAPBN 2021 Harus Fokus Pada Pemulihan Ekonomi

Berapa besar berpengaruhnya suara untuk 02, perihal laporan kecurangan yang masuk ke BPN? 
Kami akan lihat pengaruhnya. Nanti kami klasifikasikan lagi. Ketika penyelenggara abai, berpengaruhkah kepada angka elektoral. Nah, itu yang harus kami klasifikasi, bentuk pelanggarannya. Ini yang kami sampaikan dan klasifikasikan. Tentu ada beberapa yang kami kaitkan dengan angka itu. 

Terkait klaim BPN memenangi Pilpres 2019, bakalan membuka data atau tidak? 
Saya ingin tegaskan, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu berbasis C1. Soalnya, pemilu itu C1 yang paling penting. 

Tapi akan buka data atau tidak? 
Nanti di dalam rekap, kami akan sampaikan. 

Tapi, Prabowo-Sandi sudah mengklaim kemenangan 62 persen. Ini bagaimana? 
Itu angka yang kemudian, ya. Nanti kami perlihatkan di TPS mana, dan berdampak pada angka di TPS. Itu kami akan jelaskan.  [UMM]