RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah akan memperkuat kebijakan moratorium sawit di Papua. Perkebunan kelapa sawit di sana dianggap dapat merusak lingkungan hidup. 

“Kami sepakat tidak mau lagi ada pengembangan kelapa sawit di Papua” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Selain itu, Luhut menilai, perkebunan kelapa sawit tak menguntungkan masyarakat Papua. Alasannya, mayoritas pemilik perkebunan kelapa merupakan pengusaha besar. 

Sementara, petani berskala kecil dan menengah tak banyak memiliki perkebunan kelapa sawit.“Jangan orang-orang kaya saja potong-potong hutan yang nanti merusak kita semua,” ujarnya. 

Baca Juga : Ini Tips Sembuh Dari Covid Ala Bupati Aceh Barat

Atas dasar itu, dia menilai konsep investasi hijau menjadi penting bagi pengembangan Papua. Investasi hijau di Bumi Cendrawasih, pada tahap awal akan menyasar hasil pertanian, seperti kakao, kopi, pala, dan rumput laut. 

Investasi hijau juga ditargetkan untuk hasil budidaya perikanan dan ekowisata di Pulau Papua. Melalui konsep ini, investasi atas pemanfaatan sumber daya alam akan tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan. 

Lebih lanjut, Luhut menilai investasi hijau akan bisa memberdayakan UMKM di sana.“Kami dorong kebun-kebun tadi supaya petani kelas menengah bawah yang menikmati,” ucapnya. 

Pernyataan Luhut bukanlah omong kosong. Data organisasi swadaya masyarakat Transformasi untuk Keadilan Indonesia (Tuk Indonesia) menyebut tanah kosong (landbank) untuk tanaman kelapa sawit seluas 242 ribu hektare (ha) di Papua dikuasai oleh 25 konglomerat sawit pada 2017. 

Baca Juga : Ditarget 5 Persen, Bank DBS Indonesia Genjot Kredit Korporasi

Dari 25 perusahaan itu, 21 perusahaan di antaranya terdaftar di bursa saham. Secara rinci diketahui, 10 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, lainnya di pasar saham luar negeri. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi di Papua dan Papua Barat hanya menguntungkan segelintir orang. 

Untuk itu, dia menyiapkan strategi supaya penanaman modal di wilayah itu dirasakan juga oleh warga.“Lebih banyak investasinya dikuasai oleh sekelompok orang,” katanya. 

Dia mencontohkan, pepohonan di hutan milik masyarakat adat ditebang oleh perusahaan besar untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Tetapi, masyarakat sekitar tak mendapat keuntungan dari penebangan itu. 

Baca Juga : Masyarakat Happy, Doni Monardo Resmikan RS Covid-19 Di Biak

Untuk itu, pemerintah mendorong investasi hijau di Papua dan Papua Barat. Bahlil optimistis masyarakat mendapatkan manfaat langsung dengan menerapkan strategi tersebut. 

Sebab, investasi hijau akan melibatkan masyarakat sekitar dan menyasar usaha sektor menengah dan bawah. Komoditas yang disasar yakni kokoa, kopi, pala dan rumput laut. 

Keempatnya merupakan komoditas yang kerap dibudidayakan masyarakat Papua dan Papua Barat.“Ke depan ini yang akan kami ubah. Investasi bagus, tapi keterlibatan masyarakat, dimanfaatkan potensinya secara maksimal,” jelasnya. 

Untuk mensukseskan program itu, BKPM akan mempermudah penanaman modal di sektor kakao, kopi, pala, rumput laut, perikanan, dan ekowisata. Selain itu, izin investasi terkait perkebunan kelapa sawit di Papua dan Papua Barat dihilangkan. [KPJ]