Moeldoko Ke Rizieq Cs : Negara Ini Bukan Negara Ijtimak

Rizieq Shihab (tengah). (Foto: Istimewa).
Klik untuk perbesar
Rizieq Shihab (tengah). (Foto: Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, menolak mentah-mentah hasil Ijtimak Ulama IV yang merekomendasikan pembentukan NKRI Syariah dan tak mengakui hasil Pemilu 2019.

Moeldoko menegaskan, Indonesia bukan negeri ijtimak. Ijtimak Ulama IV dilakukan Senin kemarin, di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Seperti ijtimak- ijtimak sebelumnya, acara itu dimotori kelompok 212 dan FPI. Imam Besar FPI, Rizieq Syihab, berpidato lewat telekonferen dari Mekkah.

Moeldoko menegaskan, Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. Bukan ijtimak. Karena itu, Pemerintah tidak menganggap hasil ijtimak Rizieq Cs itu sebagai keputusan yang harus dilaksanakan.

“Saya sudah mengatakan, negara ini bukan negara ijtimak, gitu loh. Aturannya sudah jelas. Negara ini adalah negara hukum. Ada konstitusi, UUD 45, ada Undang-Undang, ada Perpres. Ya sudah ikuti (itu), apalagi,” tegasnya, di Istana Negara, kemarin.

Moeldoko juga mengingatkan, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara majemuk yang berpegang pada Pancasila. Ideologi lain tidak bisa dikembangkan di sini.

Baca Juga : Rupiah 14 Ribu Lagi, Sri Mul Masih Bisa Tenang?

“Sepanjang itu berlawanan dengan ideologi Pancasila, ya harus dilawan,” tegas eks Panglima TNI ini.

Terkait urusan ideologi pula, proses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri belum selesai.

Satu hal yang jadi permasalahan organisasi besutan Rizieq itu, tentang AD/ART FPI yang menyinggung soal khilafah.

Moeldoko menegaskan, FPI harus mengubahnya. Jika sudah diubah, Moeldoko memastikan tak ada lagi persoalan yang menerpa FPI.

“Jangan mengembangkan ideologi lain. Sudah itu prinsipnya. Dengan tegas, ‘oke, ideologi saya Pancasila’. Selesai. Perilaku-perilaku Pancasila, selesai,” tegasnya.

Jika AD/ART soal kekhalifahan itu belum diubah, Moeldoko memastikan Pemerintah tidak akan membuka pintu dialog dengan FPI.

Baca Juga : Makin Menggila, WHO Naikkan Status Darurat Wabah Corona ke Level Tertinggi

“Nggak ada khilafah-khilafah itu,” tegasnya. Wapres Jusuf Kalla juga ikut mengomentari. Dia menegaskan, forum Ijtimak Ulama IV tak mewakili suara seluruh ulama.

JK, sapaan Jusuf Kalla, menerangkan, rekomendasi yang muncul dalam ijtimak tersebut hanya disepakati peserta yang hadir. Bukan ulama secara keseluruhan.

“Ulama kita banyak. Tentu tidak bisa mengatasnamakan satu pertemuan bahwa itu pendapat satu ulama. Tentu ulama yang tergabung dalam organisasi itu saja,” tutur JK, kemarin.

Para politikus juga tak rela ideologi negara dan bentuk negara diotak-atik cuma karena rekomendasi ijtimak yang dilakukan Rizieq Cs.

Sekjen PPP, Arsul Sani, menegaskan, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI telah disepakati sebagai konsensus kebangsaan. Keempatnya merupakan pilar bangsa dan bersifat final.

“Tidak boleh kemudian ada orang Islam di negara ini, yang karena pemahaman keagamaannya, lalu ingin mengubah ideologi atau dasar negara kita atau bentuk negara kita. Dari negara kesatuan menjadi misal negara dengan sistem khilafah,” ujarnya, di Gedung DPR, kemarin.

Baca Juga : Tak Muluk-muluk, Cita-cita Fadel Cukup Wapres 

Arsul mengingatkan, jika ada pihak yang memaksa menegakkan khi- lafah, mereka bisa dikenai ancaman pidana. Anggota Fraksi Nasdem DPR, Teuku Taufiqulhadi, menyebut, frasa yang menggabungkan NKRI dan bersyariah itu sebuah upaya untuk menga- burkan Pancasila.

Itu berbahaya bagi kelangsungan negara ini. “Itu adalah sebuah tindakan menentang ideologi bangsa Indonesia. Hasil Ijtimak Ulama IV berbahaya bagi kelangsungan NK- RI,” tegasnya, kemarin.

Menurut anggota Komisi III DPR ini, dalam negara Pancasila, umat Islam mempraktikkan agamanya se- suai syariat. Tapi, negara ini bukan negara syariat. Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, menganggap Ijtimak Ulama IV tak relevan dengan kehidupan ketatanegaraan dan kebangsaan Indo- nesia.

“Sejauh batang tubuh, bangsa menerima proses demokrasi yang sudah berlangsung, haruskah kita tersandera oleh pandangan arus pinggiran?” tegasnya.

Sama seperti yang lain, dia menegaskan, masyarakat seharusnya berpijak kepada ideologi Pancasila. Bukan yang lain. “Kita juga harus tegas terhadap siapa pun yang mengganggu modal sosial eksistensial kita sebagai negara bangsa,” tandasnya. [OKT]