BPRD Sosialisasikan Pemahaman Peraturan Pajak

Klik untuk perbesar
Wakil Ketua BPRD DKI Jakarta, Yuandi Bayak Miko saat memberikan sosialisasi peningkatan pemahaman pajak kepada wajib pajak di Jakarta, Kamis (8/8). (Foto: Marula Sardi/Rakyat Merdeka).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ratusan wajib pajak diberikan Peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak Daerah Oleh BPRD DKI Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta melakukan sosialisasi peningkatan pemahaman peraturan pajak daerah kepada wajib pajak (wp) di Dinas Teknis, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Wakil Ketua BPRD DKI Jakarta, Yuandi Bayak Miko mengatakan pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara yang digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Berita Terkait : Di UIN Makassar, Amran Perkenalkan Mekanisasi Pertanian

Oleh sebab itu, dirinya menghimbau agar wajib pajak taat melaksanakan kewajibannya. "Jadi, kita lakukan peningkatan pemahaman objek pajak. Kita himbau agar wajib pajak itu agar membayar tepat waktu dan tepat jumlah pembayaran pajaknya.


Sehingga dia tidak terkena sanksi atas keterlambatan," kata Yuandi saat ditemui di Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Berita Terkait : Pemprov DKI Luncurkan Program Keringanan Dan Penghapusan Tunggakan Pajak

Ia melanjutkan, wajib pajak dilarang mengubah ataupun merusak data online system yang telah terpasang. Apabila larangan tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi pidana.

Sosialisasi ini dihadiri sekitar 300 wajib pajak pengusaha hotel, restoran, hiburan hingga parkir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri menargetkan perolehan pajak di tahun 2019 sebesar Rp 44 triliun, sedangkan realisasi pajak hingga 8 Agustus 2019 sekitar Rp 18,9 triliun.

Berita Terkait : Ditjen Pangan Genjot Ekspor dan Investasi bidang Tanaman Pangan

"Kita lihat dulu maslahnya seperti apa, kalau dia tidak sengaja bisa terkena sanksi atau denda. Tetapi kalau memang disengaja bisa mengarah ke pidana perpajakan. Makanya harus hati-hati," tandasnya.[MRA]