Mendesak, Payung Hukum Percepatan Pembangunan MRT Fase 3

Klik untuk perbesar
Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar berharap, pemerintah segera menerbitkan payung hukum percepatan pembangunan MRT Fase 3 dari Barat ke Timur, sepanjang 31,7 km. Yakni, peraturan tentang penjaminan pemerintah terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

William mengatakan, pihaknya terus melakukan penjajakan kepada lembaga keuangan internasional, untuk memberikan pinjaman langsung atau direct lending kepada PT MRT Jakarta.

Sejauh ini, ada tiga lembaga yang bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp53 triliun. Yakni, JICA, Asian Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank.

Berita Terkait : Menteri LHK: Penegakan Hukum LHK Perlu Dukungan Media

Ketiganya mensyaratkan adanya penjaminan pemerintah. Namun, yang menjadi kendala saat ini adalah tidak adanya payung hukum bagi Kementerian Keuangan, untuk memberikan penjaminan tersebut.


Secara spesifik, Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional menyebut, penjaminan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena itulah, sambung William, harus ada terobosan regulasi.

Dia yakin, PT MRT Jakarta mampu untuk membayar cicilan pinjaman tersebut dari hasil usaha. Apalagi, ada rentang waktu untuk pembayaran cicilan.

Berita Terkait : Pembangunan MRT Fase 3, Lembaga Keuangan Internasional Siap Kucurkan Dana

“Jadi, bukan berarti begitu hutangnya diberikan, lantas tahun depannya PT MRT Jakarta mulai mencicil. Ada rentang waktunya,” jelas William di Jakarta, Kamis (15/8).

Menurutnya, jika pemerintah mau memberikan penjaminan, maka akan mengurangi beban pemerintah untuk membiayai pembangunan MRT Fase 3.

Dengan begitu, target pembangunan jaringan MRT sepanjang 231 kilometer pada tahun 2019, bisa terkejar tanpa membebani keuangan negara ataupun daerah.

Berita Terkait : Yang Belum Daftar Uji Coba MRT, Ayo Buruan!


“Kalau PT MRT Jakarta bisa mendapatkan pinjaman, dan pemerintah memberikan penjaminan, maka beban negara akan berkurang,” tutupnya. [MRA]