Jumlah Penderita Penyakit Ginjal Kronis Meningkat, Upaya Pencegahan Diperlukan

Kegiatan edukasi kesehatan ginjal dan skrining Penyakit Ginjal Kronik (PGK), di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (3/10). (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Kegiatan edukasi kesehatan ginjal dan skrining Penyakit Ginjal Kronik (PGK), di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (3/10). (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Project Sunrise bekerja sama dengan Dinkes DKI Jakarta, Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri), dan Fresenius Medical Care menggelar edukasi kesehatan ginjal dan skrining Penyakit Ginjal Kronik (PGK), di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (3/10).

Pencegahan penyakit ginjal memiliki arti penting. Karena insiden penyakit ini meningkat tiap tahunnya. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan, persentase penyakit ginjal kronis (PGK) masih tinggi. Yaitu sebesar 3,8 persen, dengan kenaikan sebesar 1,8 persen dari tahun 2013. 

Beban negara akibat PGK pun amat besar. Data BPJS Kesehatan di 2017, tercatat 3.657.691 prosedur dianalisis dengan total biaya sebesar Rp 3,1 triliun rupiah. Pengeluaran nomor tiga tertinggi setelah penyakit jantung dan kanker. Meskipun kebijakan dan strategi nasional untuk Penyakit Tidak Menular (PTM) atau Non-Communicable Diseases (NCD) secara umum ada di banyak negara, namun kebijakan spesifik yang diarahkan pada skrining, pencegahan dan pengobatan penyakit ginjal masih dirasakan kurang memadai. 

Baca Juga : Deputi Pencegahan dan Plt Juru Bicara KPK Diadukan ke Dewas

Ketua Umum PB Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PB PERNEFRI), Aida Lydia, mengatakan, PGK dapat berkembang menjadi kondisi gagal ginjal tahap akhir jika tidak tertangani dengan baik. Bisa menyebabkan berbagai komplikasi bahkan kematian. "Jika seseorang memasuki stadium akhir dari penyakit ginjalnya, maka ia akan membutuhkan suatu terapi pengganti ginjal diantaranya hemodialisis, peritoneal dialisis atau transplantasi ginjal," ungkapnya.

Data Indonesian Renal Registry (IRR) 2017 menunjukkan, jumlah pasien aktif yang menjalani hemodialisis sebanyak 77.892 orang. Sementara pasien baru adalah 30.843 orang. 

"Dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat besar. Hal ini dapat dicegah dengan deteksi sedini mungkin," lanjut dr Aida Lydia.

Baca Juga : Komisi VII DPR Akan Cari Jalan Keluar Masalah Larangan Ekspor Nikel

Lebih lanjut, data pada IRR tahun 2017 menunjukkan penyebab terbanyak gagal ginjal di Indonesia adalah hipertensi (36 persen) dan diabetes (29 persen). Pencegahan PGK dapat dilakukan melalui pencegahan primer dan sekunder. 

Pencegahan primer yaitu program skrining yang bertujuan untuk mendeteksi masyarakat yang berisiko terkena penyakit ginjal. Sedangkan pencegahan sekunder dimaksudkan untuk mencegah para penderita PGK mengalami penurunan fungsi ginjal yang lebih berat lagi, sehingga dapat mengurangi jumlah pasien yang harus menjalani terapi pengganti ginjal.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinkes DKI Jakarta dr Endang Sri Wahyuningsih mengatakan prevalensi hipertensi dan diabetes di DKI Jakarta sendiri masih sangat tinggi yaitu hipertensi 34,1 persen dan diabetes 10,9 persen. Sementara data surveillans DKI Jakarta 2019 menyebutkan penyebab kematian tertinggi di DKI Jakarta 33 persen disebabkan penyakit endokrin dan metabolik. "Hal ini tentu sangat mengkawatirkan dan menjadi salah satu fokus utama kami dalam pengendalian penyakit tidak menular," paparnya.

Baca Juga : Wamen PUPR Keluhkan Pembangunan Di Daerah Lambat

Managing Director PT Fresenius Medical Care Indonesia dr.Parulian Simandjuntak mengemukakan biaya kesehatan yang ditimbulkan oleh penyakit ginjal saat ini sangat tinggi yang harus ditanggung oleh pemerintah. PT Fresenius Medical Care Indonesia, kata dia berkomitmen bersama pemerintah dan masyarakat berupaya meningkatkan kesehatan ginjal di seluruh Indonesia.

“Kegiatan Project Sunrise ini dilakukan di Jakarta Timur sebagai pilot project, bertempat di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Cakung, Jatinegara, Matraman, dan Pasar Rebo," tuturnya.

Kegiatan diawali dengan edukasi deteksi dan tatalaksana penyakit ginjal bagi dokter umum di Puskesmas pada bulan Agustus yang lalu. Saat ini, kegiatan tersebut memasuki fase skrining yang diikuti oleh 400 penduduk. Selain memberikan edukasi deteksi dini mandiri kepada masyarakat, pihaknya juga berharap dari kegiatan tersebut dapat memberikan data sebagai upaya advokasi kebijakan mengenai pentingnya tahapan uji faktor risiko di fasilitas kesehatan primer untuk mencegah penurunan fungsi ginjal, terutama bagi pasien diabetes dan hipertensi. [SAR]