Tinggal Hanura, PKPI Dan PBB Yang Belum Dapat

Presiden Jokowi berfoto bersama para menteri di Istana Kepresidenan. (Foto: Rendy T. Kurniawan/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi berfoto bersama para menteri di Istana Kepresidenan. (Foto: Rendy T. Kurniawan/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Seluruh partai pendukung dan pengusung Jokowi-Ma’ruf sudah kebagian jatah menteri atau wakil menteri. Tinggal Partai Hanura, PBB (Partai Bulan Bintang), dan PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) yang belum dapat. Kira-kira, ketiga partai ini dapat apa ya? Kayanya gak mungkin deh Presiden Jokowi sampai melupakan jasa dan perjuangan tokoh-tokoh ketiga partai ini.

Hanura dipimpin mantan Ketua DPD Oesman Sapta. PBB dipimpin mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra. PKPI dipimpin Diaz Hendropriyono, politisi milenial anaknya mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono.

Sekjen PBB, Afriansyah Ferry Noor, yakin partainya tidak mungkin ditinggalkan Jokowi. Begitu pun sebaliknya. PBB juga tidak akan meninggalkan Jokowi. Dalam kondisi apa pun. Baik dalam keadaan dapat posisi, maupun tidak. Dia juga yakin, Jokowi adalah sosok orang yang menghargai jasa pihak lain.

“Yang jelas, Pak Jokowi itu orang yang mengetahui siapa yang berbuat, siapa yang bekerja, siapa yang melakukan sesuatu yang baik. Beliau tahu persis itu,” kata Ferry, ketika berbicang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut Ferry, kerja partainya dalam memenangkan Jokowi­-Ma’ruf juga besar. Terutama dalam menghadapi sengketa hasil Pilpres di MK. “Ketua umum kami dipercaya menjadi ketua tim penanganan di MK. Kita bersyukur, ya kan. Dan alhamdulillah, terbukti beliau berhasil. Meskipun dihantam ancaman dan hujatan yang luar biasa,” lanjutnya.

Berita Terkait : Cari Nurhadi di Senopati, KPK Pulang dengan Tangan Hampa

Meski begitu, pihaknya tidak mau minta-minta jatah menteri. Ferry sadar, secara politik, bargaining partainya masih lemah. PBB tidak punya wakil di DPR.

Ferry mengakui, sejauh ini, PBB be­lum diajak bicara sama Jokowi terkait posisi di pemerintahan. Tapi, hal itu tidak akan membuat PBB mutung. Sebab,

sejak awal, PBB tidak pernah mematok jabatan apa pun ketika memberikan dukungan kepada Jokowi. “Kami tidak pernah kecewa. Karena, apa yang mau dikecewakan? Karena memang nggak pernah minta­minta jabatan. Kan gitu,” tandas Ferry.

Bagaimana jika Jokowi yang me­minta? “Kalau diminta oleh Pak Jo­kowi, kami siap,” jawahnya.

Bagaimana respons Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra? Ferry melihat, sejauh ini, enjoy-enjoy. Yusril tidak gusar, meski sebelumnya sempat digadang-gadang bakal menduduki posisi kepala Badan Pusat Legislasi Nasional.

Baca Juga : Resmi Jadi PM Malaysia, Pelantikan Muhyiddin Yassin Cuma 12 Menit

Andaipun badan itu tidak jadi, atau Yursil tak jadi kepalanya, Ferry me­mastikan, juga tak jadi soal. Sebab, Yusril masih bisa melanjutkan profe­sinya sebagai advokat. Seperti biasa.

“Beliau lebih enjoy sebagai advokat. Tapi Pak Yusril ini kan sudah tiga kali jadi menteri. Karena itu, saya dan beberapa teman memang berharap beliau bisa masuk ke kabinet agar bisa membantu presiden di bidang yang dikuasainya yaitu hukum.”

Sikap sabar dan nrimo juga di­ tunjukkan PKPI. Sekjen PKPI, Verry Surya Hendrawan, meyakini, siapa pun yang ditunjuk untuk membantu Presiden di pemerintahan, khususnya untuk menempati posisi wakil menteri sebagaimana diumumkan kemarin, adalah keputusan terbaik. Meski tidak ada kader PKPI, Verry memastikan pihaknya tidak protes.

“Kami memberikan dukungan tanpa syarat. Ini komitmen tulus kami. Titik tanpa koma,” tegas Verry, dalam ke­terangan tertulisnya yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Tugas PKPI, kata Verry, adalah memenangkan Jokowi­-Ma’ruf. Tu­gas tersebut sudah terlaksana. Kini, tugas berikutnya mengawal roda pe­ merintahan selama 5 tahun ke depan. “Insya Allah para Wamen dapat mem­perkuat kabinet 2019-2024, dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik agar bangsa Indonesia bisa lebih makmur dan sejahtera selamanya,” imbuhnya.

Baca Juga : Thailand Umumkan Kasus Kematian Pertama Akibat Virus Corona

Sikap agak berbeda ditunjukkan Hanura. Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah menilai, Jokowi memakai kalkulator saat menghitung kawan politiknya untuk bisa diajak masuk ke Kabinet Indonesia Maju. “Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya me­mandang jumlah suara partai saja,” kata Inas, kepada wartawan, kemarin.

Ia mengakui, secara kalkulasi po­litik, partainya memang kurang daya tawar. Sebab, pada periode ini, Hanura gagal meloloskan wakilnya ke DPR. Tapi, Inas mengingatkan, Hanura tidak datang dengan tangan kosong saat memberikan dukungan ke Jokowi. “Hanura berkontribusi 16 kursi DPR ketika mendaftarkan capres dan cawapres Jokowi-Maruf di KPU,” ungkitnya.

Sejauh ini, Inas mengaku, belum tahu persis apakah partainya akan mendapat posisi lain selain menteri dan wamen. “Yang tahu hanya Ketum Hanura,” tuturnya.

Pengamat politik, Ujang Komarudin meyakini, seluruh partai koalisi, termasuk tiga partai tersisa, akan di­ jatah posisi di pemerintahan. “Pasti da­pat, sabar aja. Tapi levelnya di bawah menteri dan wamen,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, tadi malam. [SAR/OKT]