RMco.id  Rakyat Merdeka - Lampu Presiden Jokowi memekarkan daerah di Papua membuat orang Aceh Barat Selatan ikut-ikutan pengin. Mereka meminta Presiden Jokowi membuat provinsi baru di daerahnya dengan nama Barat Selatan Aceh (Barsela).

Juru Bicara Komite Persiapan Pemekaran Provinsi (KP3) Barsela, Fadhli Ali, berharap, Presiden Jokowi tidak mengulangi pemerintah terdahulu yang tersekan enggan memekarkan Aceh. Dia ingin Presiden Jokowi juga memberikan perhatian ke Aceh, layaknya ke Papua. Apalagi Aceh dulunya daerah modal, berdiri sendiri sebagai negeri berdaulat. Demi Indonesia, Aceh bergabung dan membantu kemerdekaan NKRI. Bukan direbut dari tangan penjajah. "Atas hal itu, Pemerintah harus memberikan perhatian yang sama dari Sabang-Meurauke," tuturnya, Selasa (29/10).

Berita Terkait : Bupati Aceh Barat Positif Corona

Ia menyarankan agar Pemerintahan Jokowi jilid II mengevaluasi rantai belengguan moratorium pemekaran. Dengan menata ulang regulasi baru dari paradigma "pemekaran daerah" ke paradigma baru, yakni untuk penataan kembali daerah di Indonesia.

"Jika sebelumnya sarat kepentingan politis, maka sekarang dan ke depan lihatlah dari frame strategis nasional. Abas atau Barsela atau entah apa namanya, resminya sudah berjuang sejak 2003," ungkapnya.

Baca Juga : Kali Krukut Meluap, 30 Warga Cilandak Timur Ngungsi di Mushalla

Ia mengapresiasi upaya pemerintah menyusun produk regulasi baru, berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan RPP Penataan Daerah ke depan. KP3 Aceh Barsela juga mengapreasiasi langkah Presiden yang menyahuti aspirasi tokoh-tokoh warga tanah Papua yang menyampaikan kembali hasrat terpendam untuk pemekaran provinsinya. Sebagai salah satu tuntutan utama untuk mengakhiri konflik di bumi Cendrawasih. "Kami berharap pemerintah di bawah presiden Jokowi kiranya juga memaklumi persoalan perasaan dan pembangunan di Aceh," harapnya.

Sebab, kata Fadhli, Aceh memiliki tiga kawasan secara regional dan geografis berbeda. Selain itu, ketiga kawasan ini juga memiliki karakteristik sosial-budaya yang juga berlainan ronanya. Sehingga disparitas atau tingkat kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi antara ketiga wilayah itu sangat mencolok.

Baca Juga : Dihajar Aston Villa Tujuh Gol, Van Dijk : Tenang, Jangan Panik!

Ia juga mengusulkan agar pemerintah menyegerakan pencabutan moratorium pemekaran khusus untuk menampung aspirasi pemekaran provinsi atau pencabutan moratorium terbatas. "Apalagi selama ini 100 persen dari 8 provinsi yang di mekarkan berhasil sesuai harapan. Berbeda dengan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Kabupaten/kota yang dimekarkan," papar Fadhli. [SAR]