RMco.id  Rakyat Merdeka - Pelebaran jalur pedestrian atau trotoar di area sekitar Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dinilai tidak sesuai aturan. Hal itu disampaikan Kamilus Elu, kuasa hukum pengusaha dan warga yang terdampak pelebaran trotoar di Jalan Kemang Raya.

Kamilus memaparkan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengklaim melaksanakan pelebaran trotoar di Kemang dengan menggunakan Peraturan Menteri Agraria/ATR Nomor 12/2019 tentang Konsolidasi Tanah serta UU Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun, pihaknya melihat ada yang tak sesuai aturan.

Menurut Kamillus, konsolidasi tanah maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, harusnya dilakukan lembaga pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. "Peserta konsolidasi tanah adalah para pemegang hak atas tanah baik orang perorangan maupun badan hukum. Penyelenggara konsolidasi tanah adalah Kantor Pertanahan Nasional," ucap Kamillus, Rabu (4/12).

Berita Terkait : PLN Selesaikan Pembangunan Jaringan Transmisi Di Gerbang Timur Indonesia

Dia pun menegaskan, harusnya pembangunan itu tidak merugikan warga pemilik dan pengguna lahan di Kemang. "Ini lahan milik warga, bukan milik pemerintah daerah. Pemprov DKI yang menempatkan aset trotoar di atas lahan warga posisinya lemah jika suatu hari digugat warga,” ungkap Kamilus.

"Apabila Pemda DKI Jakarta membutuhkan lahan untuk pelebaran  trotoar harus mematuhi peraturan yang ada dan tidak merugikan pemilik lahan. Harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil," lanjut Kamilus.

Mantan staf khusus bidang pengaduan masyarakat Provinsi DKI Jakarta era Ahok itu melanjutkan, warga pemilik dan pengguna lahan di Kemang Raya terganggu akses dan usahanya. Bahkan beberapa di antaranya mengaku kehilangan omzet besar karena sepinya pelanggan lantaran sulitnya parkir kendaraan karena terhalang trotoar.

Berita Terkait : Bawaslu Wajib Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Di Pilkada

“Warga yang lahannya terkena dampak pelebaran trotoar di Kemang Raya usahanya menjadi lesu dan bisa terancam bangkrut karena sulitnya akses dan parkir kendaraan pelanggan,” ujar Kamilus.

Kamilus menyampaikan, sebelumnya sudah ada pertemuan antara warga pemilik dan pengguna lahan terdampak pelebaran trotoar di Kemang. Para warga pemilik dan pengguna lahan menolak jika lahannya dijadikan trotoar.

Selain itu, warga pemilik dan pengguna lahan di Kemang Raya juga menolak menandatangani surat perjanjian kerja sama (PKS) karena tidak jelas dasar hukumnya. Menurut Kamilus, surat PKS seharusnya terbit melalui Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pembangunan fasilitas umum di lahan milik pemerintah daerah.

Berita Terkait : Meski Pake PKPU, Sirekap Lemah Dan Rawan Digugat

Lebih jauh, Kamilus menyayangkan adanya unsur intimidasi pada warga pemilik dan pengguna lahan yang menolak menandatangani surat PKS. Dia menyampaikan, intimidasi itu dalam bentuk ancaman dipersulitnya izin usaha hingga pencabutan izin usaha yang tidak ada hubungannya dengan pelebaran trotoar. 

“Warga menolak menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelebaran trotoar yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta. Jangan ada intimidasi dan jangan dipersulit izin usaha warga,” sambung Kamilus. [FAQ]