RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melanjutkan program normalisasi atau naturalisasi sungai demi mencegah banjir. Namun, Anies malah melemparkan tugas itu ke Kementerian PUPR. Anies beralasan, program normalisasi sungai di Jakarta merupakan tugas Kementerian PUPR. Target penyelesaiannya pun kewenangan dari Kementerian PUPR.

“Itu dengan Pak Menteri (Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono). Programnya program Pak Menteri,” kata Anies usai rapat dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Rabu (8/1).

Berita Terkait : Anies Melawan Balik

Kendati begitu, Anies mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Basuki. Menurutnya, untuk mengatasi banjir di Jakarta memang perlu upaya komprehensif dari hulu sampai hilir.

“Tadi pagi saya dengan Menteri PUPR membahas ini juga. Jadi, memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir,” jelasnya.

Baca Juga : Menko Polhukam: Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber Segera Dibawa ke Pengadilan

Dalam rapat, Presiden Jokowi meminta Anies segera melakukan normalisasi seluruh sungai yang ada di Ibu Kota. Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memanggil Anies dan sejumlah kepala daerah lain ke Istana, Rabu (8/1).

"Perlu saya sampaikan sungai yang ada di Jakarta bukan hanya Ciliwung. Ada Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Sungai Bovart, dan 14 sungai lainnya," kata Jokowi saat membuka rapat.

Baca Juga : Besok, Polisi Gelar Rekonstruksi Penusukan Syekh Ali Jaber

"Ini semuanya saya kita perlu dilakukan pernormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," ucap tambah Presiden. [MRA]