Soal Banjir Kemayoran

Istana dan Anies Saling Tunjuk

Banjir di Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat. (Foto: Dok. KemenPU)
Klik untuk perbesar
Banjir di Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat. (Foto: Dok. KemenPU)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Banjir di underpass Gandhi, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang sampai kemarin belum surut, menimbulkan polemik. Pemprov DKI Jakarta dan pihak Istana saling tunjuk, padahal rakyat tak peduli mau pusat atau daerah, yang penting banjir tertangani dengan cepat.

Banjir di underpass Kemayoran ini terjadi sejak Jumat lalu, berbarengan dengan banjir di beberapa daerah lain di Jakarta. Namun, saat daerah lain sudah kering, underpass ini masih terendam. Sampai kemarin sore, air masih menggenang. Imbasnya, lalu lintas Kemayoran-Sunter maupun sebaliknya, terputus.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan me nyebut, underpass ini kewenangan Pemerintah Pusat. Underpass ini termasuk kawasan yang dikelola Setneg. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Dudi Gardesi juga menyampaikan hal serupa.

Mendengar hal ini, pihak Istana meminta Pemprov DKI Jakarta berhenti berpolemik soal tanggung jawab jalur bawah tanah Gandhi ini.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengimbau, pejabat Pemprov DKI bersinergi dengan Pemerintah Pusat.

“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI agar tidak berpolemik. Tetapi harus bersinergi. Mari kita bersamasama mengatasinya. Utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ujar Heru dalam keterangan resminya, kemarin.

Berita Terkait : Kepemimpinan Anies Dipertanyakan Wakil Rakyat DKI

Heru memastikan, pembangunan underpass ini telah melalui pembaha san bersama Pemprov DKI Ja karta dan Kementerian PU. Setiap pembangunan di Kemayoran, termasuk yang harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan Peraturan Zonasi di bawah tanggung jawab Pemprov DKI.

Karenanya, polemik di media tidak diperlukan. Seharusnya, tambah Heru, Pemprov DKI mengatasi banjir di area kerja mereka.

Dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban Pemprov DKI adalah penanggulangan banjir dengan dibentuknya Dinas Sumber Daya Air atau DSDA.

Selain itu, di Jakarta juga terdapat Badan Penanggu langan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kecamatan.

“Pemprov DKI harusnya memahami bahwa menangani banjir di kawasan Jakarta menjadi tanggung jawab mereka. Memang area itu kawasan Setneg, tapi apa kebijakan penanggulangan banjir saat ini melihat terlebih dulu kawasannya kewena ngan siapa?” ujar Heru.

Anies mencoba meredakan polemik ini. Kata dia, meski bukan tanggung jawab Pemprov DKI, pihaknya bersedia membantu. “Pemprov DKI Jakarta ikut membantu untuk memastikan bisa tuntas segera,” ucapnya, di sela pembukaan Rakerda DPD Gerindra DKI, di Hotel Grand Sahid Jaya, kemarin.

Berita Terkait : Anies Dihibur Basuki

Anies menerangkan, Dinas Sumber Daya Air DKI telah menurunkan enam mobil pompa. Dinas Pemadam Kebakaran juga telah mengirim dua pompa untuk menyedot air dari underpass tersebut.

Tadi malam, Anies juga terjun langsung meninjau underpass itu. Saat Anies datang sekitar 22.18, para petugas Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tengah membersihkan sisa-sisa banjir.

Saat itu, banjir sudah surut. Puluhan petugas PPSU dan Damkar tinggal membersihkan lumpur bekas banjir dengan sekop dan selang air dari mobil Damkar.

Warganet di Twitter terbelah. Para pengkritik Anies jengah. Anies dinilai hanya bisa ngeles. “Sejak kapan pula banjir harus dibagi antar DKI dan pusat? MR Wan banjir @aniesbaswedan anda sangat briliant untuk melemparkan setiap tanggung jawab yang tak bisa anda atasi,” kicau akun @Penyuka_ombak.

Tweeps@seruanhl mengicaukan hal serupa. “Nis, kapan sih kau bisa mengakui ketidakmampuanmu untuk mengatasi banjir? Tak perlu berpolemiklah dengan pemerintah pusat. Karena biar bagaimanapun kau ngeles, tetap saja itu tidak bisa membantah kekacaun yg kau lakukan di DKI. Jutaan mata melihatnya kok.”

Sedangkan akun @elisa_jkt heran dengan penjelasan Istana. “Pak Heru kan mantan Kepala BPAD DKI dan Bacawagub. Tentunya sudah tahu dong kalau dari jaman Gubernur sebelumnya DKI selalu turun bantu keringkan underpass. Tapi kalau diserahkan DKI kan besok-besok DKI bisa bikin infrastruktur permanen,” cuitnya.

Berita Terkait : Prasetyo: Banjir Jakarta Karena Buruknya Tata Kelola Air

Akun @ PrayitNow02 juga menyentil Istana. “Tugas pokoknya Setneg, dibantuin sama pemda bukannya terima kasih malahan jadi salah pemda-nya.”

Direktur Pusat Pengelola Kompleks (PPK) Kemayoran, Riski Renando, menyatakan, penyebab banjir di underpass Kemayoran karena pompa tak sanggup membuang air. Pompa seharusnya menyedot air dari saluran di dalam underpass ke saluran di atas.

Setelahnya, air diarahkan ke saluran utama untuk kemudian dialirkan ke waduk. Namun, waduk dalam keadaan penuh, sehingga air kembali lagi. Di sisi lain ada pompa yang tidak berfungsi. Namun, dia memastikan, kemarin, pompa sudah berfungsi kembali. [FAQ]