Kalau Revitalisasi Monas Terus Berlanjut

Ketua DPRD DKI Siap Laporkan Anies ke Polisi dan KPK

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: Marula Sardi/RM)
Klik untuk perbesar
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: Marula Sardi/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengancam akan melaporkan Proyek Penggundulan Kawasan Monas ke Polisi dan KPK jika Gubernur Anies Baswedan terus melanjutkan.

Prasetyo mengatakan pelaksanaan proyek ini melanggar aturan. Pertama Keppres 25/1995 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yakni, bahwa untuk melaksanakan proyek pembangunan di kawasan ini harus mendapatkan persetujuan Komisi Pengarah yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara.

Berita Terkait : Pemprov DKI Janji Akan Ganti 3 Kali Lipat Pohon

"Sejak proyek ini dilaksanakan tanggal 12 November belum mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengarah. Baru pekan lalu surat permintaan persetujuan disampaikan," kata Pras di Jakarta, Rabu (29/1).

Kedua, proyek ini dirancang untuk terlambat selesai. Berdasarkan kronologi, kontrak revitalisasi Monas ditandatangani pada 12 November 2019. Dalam kontrak itu, revitalisasi pelataran sisi selatan harus dikerjakan dalam waktu 50 hari atau sampai akhir Desember 2019.

Berita Terkait : Soal Monas, Anies Disikat Tiga Menteri

"Kita hitung saja 12 November ke 31 Desember itu berapa hari? Kemudian, sampai sekarang ini baru 88 persen selesai. Ini sangat dipaksakan. Itulah yang menjadi kecurigaan kami di dewan," jelasnya.

Sebagai informasi, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, kontraktor revitalisasi pelataran sisi selatan kawasan Monas, PT Bahana Prima Nusantara, dikenai sanksi denda.

Baca Juga : Komisi VII DPR Akan Cari Jalan Keluar Masalah Larangan Ekspor Nikel

Sebab, pengerjaan proyek itu molor dari jangka waktu kontrak yang seharusnya rampung pada akhir Desember 2019. Denda yang dikenai kepada kontraktor sebesar satu permil per hari dari nilai kontrak. Namun, Heru tidak merinci nilai kontrak maupun dendanya.

"Pasti dikenai denda, sudah. (Dendanya) satu hari permil," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/1). [MRA]