16 Kelurahan Di DKI Belum Punya Puskesmas

Kesehatan Masyarakat Bisa Terbengkalai Dong...

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Puskesmas di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Pusat. Foto: Twitter @aniesbaswedan
Klik untuk perbesar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Puskesmas di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Pusat. Foto: Twitter @aniesbaswedan

RMco.id  Rakyat Merdeka - Masih ada 16 kelurahan belum di Ibu Kota belum punya pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Misalnya, Kelurahan Karang Anyar, Kebon Kacang, Gondangdia, Cikini, Senen, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Gambir, dan Duri Selatan.

Hal ini diakui Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti. Padahal puskesmas penting sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama untuk diakses masyarakat dalam sebuah wilayah. “Tanahnya susah Pak, biasanya seperti itu,” katanya. 

Widyastuti menjelaskan, permasalahan pembebasan lahan itu menjadi sulit bagi wilayah Jakarta Pusat. Hal itu membuat, kelurahan dalam wilayah tersebut masih belum memiliki puskesmas. 

Berita Terkait : Pemprov, Gerak Cepet Dong, Angkut Sampah Sisa Banjir

Dia menambahkan untuk kelurahan yang belum ada puskemas, Dinas Kesehatan DKI telah menyediakan pos kesehatan keliling yang dilengkapi dengan tim medis. 

Widyastuti menambahkan tahun ini Dinkes menganggarkan Rp 151,4 miliar untuk merehab total 19 unit puskemas. Satu puskemas ada di Kecamatan Gambir. Sementara 18 lainnya ada di tingkat kelurahan. Di Jakarta Pusat ada di Kelurahan Serdang, Kebun Kosong, dan Karet Tengsin. Di Jakarta Selatan di Kelurahan Gandaria Utara I, Gandaria Utara II, Duren Tiga, Pasar Manggis di Jakarta Pusat. 

Lalu di Jakarta Timur, Kelurahan Malaka Sari, Pulo Gebang, Bali Mester, Ciracas, Kebon Pala, Klender II, Pondok Bambu II. Di Jakarta Barat Duri Utara, Grogol II, Kapuk I dan di Jakarta Utara Kelurahan Kapuk Mutiara. 

Berita Terkait : Bertahun-tahun Banjir dan Macet Kok Dibiarkan Sih...

Menanggapi hal ini, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Dinas Kesehatan agar semua kelurahan memiliki puskesmas pada 2021. “Kita akan dorong Dinkes agar berani mengadakan lahan untuk pembangunan Puskesmas sehingga eksekusi bisa lebih cepat. Kita pasti fokus mengawal di rapat badan anggaran maupun di komisi,” ujar Idris, di Jakarta, kemarin. 

Dia mengimbau agar Dinas Kesehatan memasukkan rencana pembangunan Puskesmas tersebut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021. Sebab berdasarkan data lapangan, ada lahan yang representatif untuk puskesmas di kelurahan Karang Anyar. “Kalau Karang Anyar sudah ada lahannya, dan administrasinya lengkap, nanti bisa dianggarkan dan diharapkan dibangun tahun depan,” ujarnya. 

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi E lainnya, Wa Ode Herlina. Dia setuju agar tahun depan puskesmas di dua kelurahan itu harus segera dibangun agar mempermudah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan. 

Baca Juga : Bakal Capres Gay Buttigieg Mundur dari Pertarungan Demokrat

“Itu harus terealisasi secepatnya, karena itu kebutuhan mendasar, 2021 harus segera dibangun. Besok kita akan ketemu Dinkes dan Sudinnya supaya kalau ada lahan bisa langsung dieksekusi dan dimasukkan dalam perencanaan anggaran,” tandasnya. 

Anggota Komisi E lainnya, Mohammad Arifin mencontohkan daerah pemilihannya di Kecamatan Koja, Cilincing, Jakarta Utara, terdapat satu kelurahan tanpa puskesmas. 

“Tahun 2020 ada enggak program pembangunan Puskesmas baru,” kata Arifin. [MRA]