Rawan Pungutan Liar

Ada Parkir Elektronik, Kenapa Warga Dipaksa Bayar Manual?

Terminal Parkir Elektronik di Muara Karang, Jakarta.
Klik untuk perbesar
Terminal Parkir Elektronik di Muara Karang, Jakarta.

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah parkir on the street di Jakarta memakai mesin parkir elektronik. Tapi sebagian Terminal Parkir Elektronik (TPE) itu tidak berfungsi. Di beberapa titik, pembayaran dilakukan secara manual.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengganti parkir mesin dengan aplikasi e-Parkir. Saat ini sekitar 400 titik parkir on the street di lima wilayah DKI Jakarta. Dari ratusan titik itu, 40 di antaranya sudah menggunakan mesin parkir elektronik. 

Pengamatan Rakyat Merdeka, sejumlah mesin parkir elektronik di Blok M juga jarang digunakan juru parkir. Seringkali, juru parkir memungut tarif dengan manual. Tak jauh berbeda, mesin parkir elektronik di Kali Besar, Kota Tua, Jakarta Barat, juga jarang difungsikan. 

Malahan, ada warganet yang mengeluhkan mesin parkir elektronik di kawasan ini. Adriansyah Yasin Sulaeman @adriansyah mengaku pernah dipaksa juru parkir untuk membayar secara manual. Saat ngotot membayar biaya parkir pakai mesin parkir elektronik, warga ini malah diusir juru parkir. 

Sementara di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, mesin parkir elektronik memang banyak yang berfungsi. Namun, masih ada juru parkir yang memungut tarif secara manual. Parkir pun jadi berantakan. Saat jam sibuk, jalan macet dan semrawut. 

Baca Juga : Freeport Rogoh Rp 1,4 Triliun Bayar Tunggakan Pajak Air

Namun, juru parkir (jukir) di Jalan Sabang membantah jika ia dan rekannya lebih memilih pembayaran manual. Menurutnya, 11 mesin parkir elektronik di Jalan Sabang tetap berfungsi. Bahkan, untuk satu mesin parkir elektronik, dapat menerima 100 sampai 300 unit kendaraan per hari. 

“Saya pernah hitung sehari bisa dapat Rp 9 juta kalau ramai,” ujar salah seorang juru parkir elektronik yang enggan disebut namanya di Jalan H Agus Salim, Jakarta Pusat. 

Dia memastikan, tak ada lagi parkir liar di wilayah ini. Setiap kendaraan, pembayaran jelas memakai mesin dan uang elektronik dan langsung masuk dalam kas daerah. 
Diakuinya, saat malam hingga pagi, ada beberapa yang memakai manual. 

“Kalau ada yang pakai tunai, pakai kartu saya. Itu nanti dicatat dan dikumpulkan tim koordinator Dishub. Semuanya tercatat dan semua resmi. Gak ada parkir liar,” ujarnya. 

Untuk diketahui, mesin parkir elektronik yang dipasang sejak 2015 sebenarnya dioperasikan untuk menekan kebocoran dan mengurangi kemacetan di ruas jalan parkir on street. 

Baca Juga : Smelter Freeport Gresik Akan Dibangun 2023

Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta Aji Kusambarto mengakui, banyak mesin parkir yang tidak berfungsi. Mesin parkir tersebut sedang diperbaiki oleh vendor. Selain itu nantinya, terminal parkir elektronik akan digantikan dengan aplikasi e-Parkir. 

Dijelaskan Aji, aplikasi e- Parkir lebih efektif ketimbang terminal parkir elektronik. Nantinya, pengawasan terpantau langsung dan bahkan bisa memesan langsung ruas parkir. Hanya saja, ia belum bisa menyebutkan kapan e-Parkir diterapkan di seluruh parkir on street.  “Kita masih evaluasi uji coba aplikasi e-Parkir. Dalam waktu dekat akan kita launching,” tandasnya. 

Humas Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ivan Valentino memaparkan, pihaknya tengah menguji coba aplikasi parkir di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Sistemnya secara umum, pemilik kendaraan akan dihampiri juru parkir untuk kemudian memfoto nomor kendaraannya. Setelahnya, mobile printer di lokasi parkir akan mengeluarkan struk pembayaran. Untuk uji coba, tarif yang berlaku adalah flat Rp 5.000. Nanti, tarif akan berlaku progresif seperti penerapan tarif di Tempat Parkir Elektronik (TPE) yang ada. 

Berdasarkan hasil uji coba sementara, dia mengaku, tingkat kebocoran parkir dapat ditekan hingga 10 persen. Dia juga mengklaim, pengawasan juru parkir nakal akan lebih mudah. Sebab, di setiap aplikasi, akan terlihat ada atau tidaknya juru parkir yang bekerja dan nakal mengantongi retribusinya. 

“Kita siapkan alat dashboard yang memantau juru parkir. Penyedia alat dari pihak ketiga,” ungkapnya. 

Baca Juga : Kapan Virus Corona Wafat? Wallahualam

Soal tarif, sebelumnya, Kepala Dishub DKIJakarta, Syafrin Liputo menyebut, tak lama lagi tarif parkir di DKI Jakarta akan mengalami peningkatan. Kenaikan tarif dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya untuk memaksa lebih banyak warga Jakarta menggunakan transportasi umum 

Malahan, rencananya, Dishub akan menerapkan tarif batas bawah dan atas yang berbeda bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Sistem untuk mendeteksi kendaraan ini tengah dibuat. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah melaunching aplikasi Uji Emisi Elektronik (e-Uji Emisi) untuk smartphone berbasis android, agar mempermudah masyarakat melakukan uji emisi kendaraan. Data pengguna pada aplikasi ini akan disambungkan dengan sebuah sistem yang menawarkan beberapa keuntungan, seperti mendapatkan potongan harga parkir. 

Dikatakannya, dalam waktu dekat Pemprov DKI Jakarta akan membuat regulasi tarif parkir tinggi. Ada batas atas bawah. Tarif parkirnya yakni Rp 5.000 per jam. 

“Saya selaku Kadishub DKI Jakarta akan menetapkan tarif rata-ratanya per hari Rp 5.000 per jam. Tapi begitu ada kendaraan bermotor tidak lulus uji emisi, maka tarif parkir akan menjadi Rp 10 ribu per jam,” terangnya. 

Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto menyebutkan, mesin parkir elektronik memang kurang efektif. Apalagi, sepengetahuannya, tak pernah ada evaluasi serius.  “Apapun teknologinya, kalau tak ada rencana yang matang dan keseriusan dari Pemprov DKI Jakarta, pengendalian parkir susah diwujudkan,” kata dia. [FAQ