Tiap Hujan Banjir

Kepemimpinan Anies Dipertanyakan Wakil Rakyat DKI

Kondisi banjir di salah satu sudut Ibu Kota. Foto: Twitter: @kangdede78
Klik untuk perbesar
Kondisi banjir di salah satu sudut Ibu Kota. Foto: Twitter: @kangdede78

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 15 ribu warga Jakarta dari 294 RW mengungsi di 74 lokasi akibat banjir, Selasa (25/2). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menginstruksikan untuk melakukan pendataan bagi mereka yang kehilangan dokumen kependudukan. 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh menjamin sejumlah dokumen kependudukan warga aman. Seperti akta kelahiran, e-KTP hingga kartu keluarga yang rusak atau hilang karena bencana banjir di wilayah Jabodetabek akan diganti. 

Pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil untuk memprioritaskan layanan penggantian dokumen kependudukan bagi warga korban banjir. 

“Tolong melakukan pendataan korban banjir, pengungsian untuk penggantian dokumen kepen-dudukan yang hilang dan rusak,” kata Zudan di Jakarta, kemarin. 

Zudan menyatakan, instruksi tersebut berlaku untuk kepala dinas dukcapil di seluruh Indonesia yang terdampak bencana banjir. 

Berita Terkait : Rakyat Bertanya-tanya Banjir Kapan Tuntasnya

Tak hanya itu, Zudan turut menginstruksikan seluruh kadis dukcapil untuk ‘jemput bola’ ke tengah-tengah masyarakat guna melakukan penggantian dokumen kependudukan yang rusak akibat banjir. Salah satu upayanya dengan mendirikan posko-posko Dukcapil di tempat-tempat pengungsian. “Iya. Terutama bila nanti ada pengungsian lagi,” kata Zudan. 

Selain itu, Zudan turut meminta kepada seluruh Penanggung Jawab (PJ) Dukcapil untuk mengawasi dan memonitor di wilayahnya masing-masing. Hal itu bertujuan agar pelayanan penggantian dokumen kepen-dudukan korban banjir dapat berjalan dengan baik. 

“Saya minta teman-teman semua antisipasi banjir di rumah masing-masing, kantor dan unit kita semua,” pintanya. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, jumlah pengungsi banjir Jakarta tidak pasti. Namun, diperkirakan sebesar 12-15 ribu jiwa. “Jumlah pengungsi tidak fix karena mereka datang dan pergi. Berkisar 12 ribu hingga 15 ribu,” kata Anies. 

Setidaknya ada 74 titik pengungsian yang tersebar di lima wilayah Jakarta. Puluhan titik pengungsian itu merupakan gabungan kerja sama pemerintah dan swadaya masyarakat. 

Berita Terkait : Anies Dihibur Basuki

“Yang saya sebut tadi ada 74 di antaranya 49 titik pengungsian dikelola Pemprov dan ada 25 yang dikelola masyarakat. Semua pelayanan kesehatan gratis,” jelas Anies. 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, siklus banjir mingguan yang terjadi di awal tahun ini disebabkan buruknya tata kelola air. Dia menyentil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak fokus dalam mengantisipasinya. 

“Jangan terus menerus menyalahkan alam. Salahkan cuaca ekstrem menjadi penyebab banjir. Kalau saluran air bagus, tidak perlu ada antrean air. Manajemen air di Jakarta sangat buruk di era kepemimpinan Anies Baswedan,” kritik Prasetyo di Jakarta, kemarin. 

Politisi PDI Perjuangan ini pun meminta Anies turun langsung ke lapangan melihat situasi. Jangan hanya meninjau Pintu Air Manggarai. Sebab, terbukti pada Minggu (23/2) lalu tinggi muka air di Pintu Air Manggarai normal. Namun, sebagian besar wilayah Jakarta kebanjiran. 

“Ini bukti penyebab banjir bukan hanya karena naiknya debit air di Pintu Air Manggarai. Hujan lokal saja sekarang bisa bikin banjir. Bahkan, lokasi yang sebelumnya tidak pernah terendam kini ikut banjir,” katanya. 

Berita Terkait : Prasetyo: Banjir Jakarta Karena Buruknya Tata Kelola Air

Dia mendukung aspirasi dari anggota dewan untuk membentuk pansus banjir DKI. Ini dilakukan untuk menanyakan kepada pemerintah Jakarta terkait penanggulangan banjir. 

“Yang jelas akan ada pansus banjir untuk bisa mempertanyakan itu. Sudah ada permintaan dari fraksi. Kita lihat saja. Bia-sanya banjir lima tahun sekali, ini tiap hujan banjir kan jadi pertanyaan,” ujar Pras. [MRA]