Blokir STNK & Kartu Kredit

Sanksi Denda Belum Bikin Jera Pelanggar

Klik untuk perbesar
Meski ada hukuman pada penerapan ELTE, masih banyak pengendara yang melanggar. (Foto : istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Tilang elektronik sudah diberlakukan hampir tiga bulan. Sanksi bagi pelanggar pun tegas. Bayar denda tilang atau blokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Tapi belum bikin jera. 

Buktinya, masih ada warga melanggar lalu lintas di jalan-jalan yang berlaku Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tersebut. Misalnya, berdasarkan pantauan Rakyat Merdeka, di Jalan Pamekasan, Jakarta Pusat, yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman.

Meski saat ini sudah ada traffic light di pertigaan ini, masih kerap pemotor menerobos. Alasannya, traffic light ini tak terlalu berfungsi. “Terobos aja, apa fungsingya lampu merah? Itu kendaraann yang dari kiri (Jalan Sumenep), hampir nggak ada. Kita nungguin apa?” ujar driver ojek online, Tedi, setelah memasuki Jalan Jenderal Sudirman.

Baca Juga : Jokowi-Maruf Dominasi Pilpres 2019 di Frankfurt


Selain pelanggaran di lampu merah, masih juga kerap terlihat mobil yang melintas di jalur Transjakarta. Sayangnya, ETLE belum bisa menyasar pelanggaran ini. ETLE baru merekam pelanggaran di traffic light.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mencatat, dalam 83 hari, dari 1 November 2018 hingga 22 Januari 2019, sebanyak 7.278 kendaraan terekam kamera karena melakukan pelanggaran lalu lintas, di Jalan Merdeka Selatan dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Rincian penindakan yang tercapture kamera ETLE yakni, kendaraan pelat hitam berjumlah 5.972, pelat kuning 1.062, pelat merah 104, kendaraan luar DKI Jakarta 69, TNI/Polri 55, dan kedutaan 16. Polisi sudah memproses ribuan berkas tilang pelanggar yang terekam kamera itu.

Baca Juga : Mantap Jiwa, Lacazette Loloskan Arsenal ke Semifinal

Sebanyak 800 kendaraan diblokir STNK karena tidak membayar denda tilang atau melewati batas waktu yang sudah ditentukan.


Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Herman Ruswandi mewacanakan sanksi lebih tegas. Yakni para pelanggar ETLE tidak bisa melakukan kredit apa pun sebelum melakukan pembayaran sanksi tilang. Untuk mewujudkan ini, kepolisian akan berkoordinasi dengan perbankan.

Sistemnya, data pelanggaran akan terhubung dengan data perbankan sehingga tidak hanya denda tilang dan pemblokiran STNK yang diberikan, tetapi ada blacklist perbankan. “Nanti kalau tidak membayar denda maka pelanggar tidak bisa melakukan kredit apa pun karena masuk blacklist,” kata Herman kepada wartawan, di Jakarta.

Baca Juga : Chelsea Hadapi Eintracht, Gudang Peluru Kontra Valencia

Kepala Badan Pajak dan Retri- busi Daerah (BPRD) Faisal Syafrudin mendukung sejumlah kebijakan penegakan hukum dalam berlalu lintas. Sanksi pemblokiran STNK dan sinkronisasi data pelanggar dengan perbankan bagi penunggak sanksi tilang memudahkan Pemprov DKI.

Pengamat transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto menyatakan, penerapan blokir STNK dan blacklist perbankan adalah langkah bagus untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Yang paling penting, mestinya ETLE segera diterapkan meluas ke daerah lain. Khususnya daerah yang sudah dilintasi transportasi massal. “Pemprov DKI harus mendukung dan harus bisa menjadi contoh bagi daerah lain. ETLE harus diterapkan di seluruh wilayah DKI. Yang telah dilintasi Transjakarta dan MRT,” ucap- nya. [FAQ]

RM Video