RMco.id  Rakyat Merdeka - Keberadaan ojek online di Jakarta dinilai sudah sangat mengganggu warga. Mereka menyerobot trotoar, ngetem di bahu jalan dan bikin macet. Terutama di pusat keramaian, seperti mall, stasiun, pasar, dan gedung perkantoran.

Pantauan Rakyat Merdeka di Jakarta Barat, ojek online (ojol) parkir tidak pada tempatnya di depan Stasiun Pesing. Ratusan ojol parkir di bahu jalan meluber hingga di Jalan Daan Mogot, persis di samping Flyover Pesing di ruas arah Grogol. Kalau jam-jam kedatangan kereta, jalanan menuju Grogol macet parah. 

Kemacetan juga kerap terjadi di seputar Stasiun Palmerah. Ojol ngetem di kedua arah. Mereka berjejer di bahu jalan menunggu penumpang keluar dari stasiun maupun dari Gedung DPR. 

“Kalau sore, jalanan rame. Ditambah ojol pada ngetem di pinggir jalan, jadi deh macet panjang. Sudah saat semua ojol diatur,” ujar Adhie, warga Kalideres, Jakbar yang kerap melintas di Jalan Daan Mogot. Hal sama di Jakarta Pusat, ojol kerap ngetem di seputar Stasiun Karet Bivak. Tepatnya di bawah flyover, ojol berjejer rapi di trotoar maupun bahu jalan dekat perlintasan. Kalau sore, saat lalu lintas tengah padat-padatnya, macet pun kian parah. 

Masih di Jakarta Pusat, ojol maupun ojek pangkalan juga bertebaran di seputar Stasiun Tanah Abang. Seperti di pintu keluar masuk. Di Stasiun Juanda, ojol juga pada nunggu di bahu jalan. Padahal di sini, sudah ada shelter yang disediakan untuk nenaikkan dan menurunkan penumpang. “Jadi selain driver, penumpangnya juga sih ordernya pas di pintu keluar. Gak mau jalan ke shelter,” ujar Aminuddin, driver ojol ditemui di sekitar Stasiun Karet Bivak. 

Baca Juga : KPK Minta Cakada Waspadai Penipuan Bermodus Bantuan Mengisi LHKPN

Kondisi serupa juga hampir terjadi di setiap stasiun, mal, maupun halte bus Transjakarta. Ojol ngetem sembarangan ini terjadi di Jakarta maupun di wilayah penyangga seperti Bekasi. Di Stasiun Kranji dari Pulo Gadung menuju Bekasi Kota, banyak angkot dan ojol ngetem di jalan. Ini membuat macet lalu lintas. 

Permasalahan ini menjadi sorotan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN). Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki mengakui, ada permasalahan tata ruang transportasi Ibu Kota, khususnya yang menyangkut ojol. 

Kata dia, salah satu faktor utama kekacauan lalu lintas di Ibu Kota disebabkan sulitnya lahan parkir bagi ojol. Untuk itu, Kementerian ATR/ BPN menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta mengatasi masalah tersebut dengan merevisi Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR). 

Nantinya di dalam revisi, Pemprov DKI Jakarta bisa memasukkan syarat agar pendirian stasiun atau pusat keramaian dilengkapi dengan parkir ojol supaya tidak menimbulkan kemacetan dan kekacauan lalu lintas. “Kami mengeluarkan persyaratan di RDTR, kalau DKI sedang revisi RDTR agar memasukkan persyaratan di stasiun harus ada parkir ojol,” terangnya. 

Pihaknya memang memiliki kewenangan terbatas. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dijelaskan kewenangan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang provinsi diserahkan kepada pemerintah daerah. 

Baca Juga : Waspada! Penipuan Rekrutmen Mengatasnamakan PLN

“Dari sisi pengendalian, kalau memang ada tempat-tempat tertentu akan kita coba rekomendasikan daerah tersebut, karena memang peraturan zonasinya pasti ada. Khusus sistem transportasi publik itu masih dimungkinkan tempat tertentu dimanfaatkan,” paparnya. 

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, akan mengatur ketat area jemput dan menurunkan penumpang oleh transportasi umum di beberapa stasiun. 

Dia mencontohkan penataan Stasiun Juanda. Dia mengatakan, infrastruktur penunjang seperti penunjuk arah menuju Transjakarta, bajaj, ojol atau ojek pangkalan, di Stasiun Juanda telah rampung. 

Syafrin mengungkapkan, sebelum penataan di berbagai stasiun, pihaknya sudah berkoordinasi dengan perusahaan ojek online. Ia telah bekerja sama untuk membenahi sistem agar sopir tidak bisa menerima pesanan di luar area yang telah ditentukan. “Untuk ojol kita koordinasi dengan perusahaan, mereka ada teknologi untuk menetapkan akses aplikasi,” ujar Syafrin. 

Hanya saja, dia mengingatkan, tertib berlalu lintas tidak hanya dibebankan kepada sopir, melainkan juga kewajiban penumpang. Makanya, dia juga telah berkoordinasi dengan perusahaan transportasi online agar tidak memberikan akses bagi penumpang untuk memesan atau menjemput di area terlarang. “Begitu juga dengan pengguna, mereka tidak bisa memesan di luar area yang ditetapkan dan ini sedang diuji coba di Stasiun Juanda,” tukasnya. 

Baca Juga : Bahlil Yakinkan Investor Inggris, Iklim Investasi Indonesia Kondusif

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkolaborasi melakukan penataan kawasan empat stasiun. Empat stasiun tersebut adalah Stasiun Juanda, Stasiun Senen, Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Sudirman. 

Penataan ini bertujuan meningkatkan pelayanan transportasi umum. Rencana ini mencakup kenyamanan dan keamanan pengguna transportasi, termasuk jaminan bisnis bagi ojol, ojek pangkalan dan pedagang kaki lima agar tetap aman. Pengerjaan proyek penataan stasiun secara fisik sudah dilakukan sejak 21 Januari 2020 dan ditargetkan selesai akhir Maret 2020. 

Beberapa fasilitas yang dihadirkan di antaranya seperti penurunan dan pengambilan penumpang untuk ojol, area parkir sementara ojek pangkalan, tempat pemberhentian sementara bajaj, plaza pedestrian untuk pejalan kaki, halte bus Transjakarta sebagai fasilitas integrasi serta perlengkapan transit. 

Pekerjaan penataan kawasan stasiun ini secara administrasi dimulai sejak penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta bersama PT KAI dan PT MRT Jakarta tentang Penataan Kawasan Stasiun PT KAI secara terintegrasi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Melalui Rencana Aksi Jangka Pendek pada 10 Januari 2020. [FAQ]