RMco.id  Rakyat Merdeka - Jumlah warga Jakarta yang terpapar virus corona sudah  berkurang. Tapi jangan girang dulu. Kalau tak waspada, Ibu Kota bisa kena wabah corona gelombang dua. Sumbernya dari para pemudik yang balik ke Ibu Kota usai Lebaran nanti. 

  
Sekadar info, penyebaran virus corona mulai merebak di daerah-daerah. Sudah semua provinsi terpapar virus yang awalnya mewabah di Wuhan, China, tersebut.
   

Sementara, larangan mudik di tengah pandemi corona   berlaku sejak 24 April lalu. Walau dijaga petugas gabungan di sejumlah check point, banyak warga dari zona merah, terutama Jabodetabek yang berhasil pulang kampung melalui jalan tikus. Belum lagi sebelum larangan itu, sudah ribuan pemudik sampai di kampungnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,  Jawa Timur, dan daerah lainnya.  
    

Melihat penyebaran virus corona yang sudah mewabah di daerah,  banyak yang mengusulkan, pemudik saat arus balik dipersulit masuk Jakarta. Ini untuk mencegah penyebaran gelombang kedua virus yang mematikan itu.
    

Usulan ini salah satunya diutarakan Afandi Wijaya, warga Kembangan, Jakarta Barat. Menurut Afandi, kalau perlu pemudik dilarang balik ke Ibu Kota. Usulan Afandi ini dimuat di rubrik ‘Curhat Nyok’ di halaman ini edisi hari ini.  
      

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak juga mengusulkan hal sama. Dia minta Pemprov DKI Jakarta kudu waspada kepada dua kondisi yang terjadi dalam waktu dekat ini. Yakni arus balik warga ke Jakarta dari kampung halaman dan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri yang sarat budaya silaturahmi.
    


Dikatakannya, untuk mempersulit pemudik arus balik masuk ke Jakarta, Pemprov DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan kepala daerah lain yang di lingkungannya punya kasus  Covid-19. 
    

 "Ini butuh ketegasan Pemprov DKI. Tindakan penting yang dapat dilakukan adalah melakukan isolasi mandiri ketat di semua provinsi yang mendapat kasus infeksi. Khususnya seminggu sebelum Idul Fitri dan dua minggu setelahnya," pinta Gilbert.
    

Selanjutnya, yang perlu   dipikirkan adalah jika memang saat arus balik ada pemudik masuk Jakarta, maka dipersiapkan   tempat isolasi di Jakarta. 
     

Teknisnya, dicontohkan Gilbert, pemudik dikumpulkan per kelompok berdasarkan tanggal atau hari kedatangan. Proses isolasi dilakukan dua minggu sejak mereka tiba di Jakarta. Pemudik arus balik dilarang beraktifitas sebelum menjalankan penuh isolasi mandiri tersebut.
      

Baca Juga : Trump Ndablek!

Mengenai sanksi bagi yang melanggar, bisa kerja sosial mengurus penderita Covid-19, atau kerja sosial di rumah sakit. Supaya sadar di tengah pandemi corona ini, tenaga medis paling kewalahan karena ulah para pelanggar.
     

"Supaya ngerti,  pengorbanan tenaga kesehatan selama ini," tandas politikus PDI Perjuangan ini.
        

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz meminta Dishub DKI mensosialisasikan pembatasan arus balik pemudik ke Jakarta. 
      

Abdul menyebut, rencana mempersulit pemudik arus balik masuk ke Jakarta sekaligus jadi pesan kepada mereka yang mau mudik untuk berpikir ulang dan membatalkan niatnya.
      

"Sebab, jika tidak jauh hari disosialisasikan, justru dikhawatirkan menimbulkan blunder bagi Pemprov DKI di waktu mendatang," ingatnya.

                                     Siapkan Payung Hukum 
     
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta ada payung hukum untuk mempersulit pemudik balik lagi ke Jakarta.
     

Jika tidak ada payung hukum, lanjut Trubus, rencana membatasi pemudik arus balik ke Jakarta di tengah pandemi Covid-19, agak susah untuk dilaksanakan.
     

Trubus yakin tanpa payung hukum, Pemprov DKI Jakarta akan kesulitan menemukan formulasi kebijakan yang tepat. Aparat di lapangan bisa kebingungan untuk memberi sanksi.   
      

Warga juga, lanjutnya, pasti abai jika bentuknya hanya imbauan dan peringatan. Belum lagi akses masuk ke Jakarta sangat banyak. Tak bisa dijangkau hanya oleh puluhan check point. 
     

Selain itu, kata Trubus, pendatang arus balik ke Jakarta tidak bisa dicap 'kriminal' hanya karena ingin kembali bekerja di Ibu Kota. 
    
 
"Para pendatang kembali ke Jakarta tidak bisa dihukum atau diancam sanksi. Di lapangan, penegak hukum tak bisa menindak jika misalnya arus balik jumlahnya banyak. Berpotensi kepadatan dan keramaian. Artinya  mission impossible. Belum lagi kebijakan harus sejalan dengan pemerintah pusat," papar Trubus dalam keterangannya.
    

Baca Juga : Luhut Ngangke Anies

Menurut Trubus, urbanisasi pasca Lebaran sulit terelakkan. Operasi yustisi yang ketat saja masih banyak urbanisasi, apalagi kini sangat longgar di era Gubernur Anies Baswedan.
     

Dia menyarankan, jika benar-benar akan membatasi arus balik, kuncinya  pendataan lengkap warga yang kini sudah mudik.
     

Lebih baik, saran Trubus, Pemprov DKI Jakarta fokus membuat karantina atau lockdown terbatas per kelurahan atau RW. Karantina terbatas wilayah kecil akan otomatis mengisolasi pemudik. Setelahnya, fokus jaring pengaman sosial untuk penduduk yang tinggal di wilayah isolasi.
      

"Misalnya dilihat dari banyaknya kasus positif, Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan warga yang pergi mudik, diteliti, didata. Minta RT, RW, kelurahan mendata dengan jelas dan cermat warganya yang mudik dan kembali ke Jakarta," sarannya.

                                     Regulasi Masih Dibahas
     

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, pihaknya masih fokus menghalau kendaraan pribadi yang hendak ke luar Ibu Kota. Dishub telah membuat 26 check point. 
      

Untuk membatasi pemudik saat arus balik, Syafrin siap memperketat penjagaan. Terutama di dua pintu tol Cikarang Barat dan pintu tol Bitung. Pada prinsipnya, Pemprov DKI akan mempersulit pemudik saat arus balik nanti. 
     

"Warga yang sudah terlanjur keluar Jakarta dan tidak sesuai dengan protokol kesehatan akan kami persulit masuk setelah Idul Fitri, kalau tidak memiliki izin," ungkap Syafrin, kemarin.
       

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengakui, Pemprov DKI Jakarta telah menyampaikan rencana membatasi pergerakan orang yang masuk Jakarta pasca Lebaran. 
      

Menurut Budi, Kemenhub dan Pemprov DKI masih akan membahas teknis pembatasan pergerakan orang tersebut.
      

Baca Juga : Jurus Kapolri Nggak Mempan

Dikatakannya, regulasi hingga teknis pelaksanaan membatasi pergerakan orang masuk Jakarta pada arus balik  juga akan dibahas bersama kepolisian. "Belum ada gambaran teknis. Akan dikoordinasikan lebih lanjut teknisnya," sebutnya.
      

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tengah menyiapkan regulasi membatasi secara ketat pergerakan orang yang ingin memasuki wilayah Ibu Kota pasca lebaran. Termasuk para pemudik yang ingin kembali ke Ibu Kota.
     

"Nanti kalau regulasinya sudah selesai akan dikeluarkan dan akan ada pembatasan amat ketat untuk masuk ke Jakarta," janji Anies.
      

Dia mengingatkan, warga yang terlanjur mudik tidak akan bisa kembali ke Jakarta dengan mudah. 
    

‘'Saya ingin sampaikan kepada semua, jika Anda meninggalkan Jakarta belum tentu Anda bisa pulang cepat ke Jakarta. Karena di tempat ini kita akan melakukan pembatasan kepada yang mudik sampai Jakarta betul-betul aman dari pandemi Covid-19," tegasnya. 
    

Karena itu, Anies mengimbau warga DKI Jakarta tidak pulang kampung. Namun hingga kini  belum dijelaskan regulasi dan teknis pembatasan arus balik.
     

"Konsekusi dari ketidaksabaran kita untuk tetap mudik, memperpanjang masa berat yang sedang kita hadapi. Ini dilakukan sampai Jakarta betul-betul aman dari pandemi Covid-19. Kalau belum aman, tapi kita biarkan bolak balik, maka tempat ini terus menerus terancam," tandas Anies. [FAQ]