Wow, Denda Pelanggaran PSBB DKI Nyaris Tembus Rp 600 Juta

Wow, Denda Pelanggaran PSBB DKI Nyaris Tembus Rp 600 Juta
Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mencatat, besaran denda akibat pelanggaran protokol kesehatan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta hingga Jumat (29/5) mencapai lebih dari setengah miliar rupiah. Tepatnya, Rp 599.850.000.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di antaranya tidak memakai masker, perusahaan yang tetap beroperasi di tengah pandemi (di luar yang dikecualikan), mengadakan acara yang mengumpulkan orang, dan sebagainya.

"Ada empat jenis tindakan yang kami berlakukan kepada pelanggar sesuai Pergub Nomor 41 tahun 2020. Sanksinya diberikan karena tidak menaati ketentuan PSBB," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, Sabtu (30/5).

Berita Terkait : The New Normal, Hendrawan: Pelaku Ekonomi Harus Terapkan Protokol Tegas

Empat jenis tindakan dari Satpol PP pada para pelanggar tersebut antara lain penyegelan 453 tempat usaha atau perkantoran, teguran tertulis kepada 9.323 orang, denda kepada 1.138 orang hingga kerja sosial kepada 14.783 orang.

"Kalau untuk berdasarkan kategori pelanggarnya, tempat usaha ada 3.748 tempat, pabrik ada 17, kantor 32 dan perorangan ada 10.986," ujarnya merinci.

Meski besaran denda tersebut hampir tembus Rp 600 juta, Arifin menegaskan, DKI tidak berniat mengejar pendapatan dari sanksi tersebut. Denda hanya instrumen, agar masyarakat lebih taat terhadap ketentuan pemerintah demi menekan potensi penularan Covid-19.

Berita Terkait : Cegah Penularan Covid-19, Wapres Kembali Imbau Salat Idul Fitri Di Rumah

"Jadi, jangan sampai timbul asumsi, seolah-olah Satpol PP mengejar penerimaan daerah dari denda," tegas Arifin.

Penindakan itu dilakukan, berdasarkan laporan masyarakat melalui kanal Citizen Relation Management (CRM) DKI Jakarta. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran PSBB seperti adanya perkumpulan orang, restoran yang menyediakan tempat makan di lokasi dan sebagainya.

"Yang paling banyak adalah tempat usaha non-kuliner. Jadi, sanksinya bukan sekadar denda, Tempat usahanya juga kami segel sementara. Setelah itu, baru dikenakan denda," tutupnya.
 Selanjutnya