RMco.id  Rakyat Merdeka - Layanan transportasi publik di Jakarta terus dipoles. Antara lain dengan meningkatkan kolaborasi antara operator, dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. 

Salah satu langkah nyatanya, dengan menyediakan 25 rak sepeda di 13 stasiun MRT. 

Operator berperan untuk melakukan integrasi rute dan jaringan, integrasi layanan operasi, integrasi digital. Sedangkan peran pemerintah dibutuhkan dengan integrasi regulasi. 

Direktur Utama PT MRT Ja karta (Perseroda), William Sabandar menjelaskan, dalam integrasi rute dan jaringan, masyarakat ingin mendapatkan infrastruktur transportasi publik yang baik dari tempat tinggal hingga ke tempat tujuannya. 

Teranyar, adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat menata kawasan Stasiun Tanah Abang, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Juanda, dan Stasiun Sudirman. 

“Kawasan stasiun tersebut mulai menjadi titik yang menunjukkan aspek kenyamanan bertransportasi. Kami juga menyediakan rak sepeda serta membangun trotoar yang baik. PT MRT Jakarta sangat mendukung integrasi antara pesepeda dan pejalan kaki,” ungkap William. 

Baca Juga : KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 3 Miliar Milik Eks Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

Perihal penyediaan rak sepeda dan dukungan terhadap pesepeda, PT MRT Jakarta telah me nyediakan 25 rak sepeda yang tersebar di 13 stasiun. Satu rak sepeda mampu menampung hingga 10 unit sepeda. 

Rak tersebut disediakan secara gratis dan dapat digunakan oleh pesepeda yang ingin melanjutkan perjalanannya dengan MRT Jakarta. Pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dalam program Sepeda Berbagi. 

Aspek integrasi berikutnya yang disampaikan William adalah integrasi layanan operasi. Kenyamanan layanan tidak bi sa dilakukan oleh satu operator saja. Harus bersama-sama. Seorang pengguna transportasi publik harus merasakan kenyamanan dan layanan yang sama saat menggunakan seluruh transportasi umum. 

‘’Karena itu, di MRT Jakarta, kami selalu mendorong bisnis gaya hidup. Selama pandemi, kami juga menerapkan gaya hidup sehat dengan protokol BANGKIT, yaitu Bersih, Aman, Nyaman, Go Green, Kolaborasi, Inovasi, dan Tata kelola yang baik,’’ paparnya. 

Kemudian, tambah William, integrasi digital. Saat ini, jumlah penumpang tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran atau faktor berhasilnya operator transportasi publik. Selama pandemi, terjadi penurunan jumlah penumpang. 

Untuk itu, PT MRT Jakarta mendorong pengalaman digital dengan penjualan tiket, menggunakan kode QR, dan aplikasi. 

Baca Juga : Piala AFC U-19 Ditunda, Shin Tae-yong Akan Ubah Program Latihan

“Sekarang tiap-tiap operator punya sistem tiket sendiri. Ke depan kita akan punya sistem tiket terintegrasi dengan konsep account based ticketing system. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian BUMN telah membentuk perusahaan gabungan untuk mengelola transportasi publik di Jabodetabek. Kita juga akan membentuk mekanisme sistem pembayaran antarmoda transportasi,” ungkapnya. Dia menjelaskan, transportasi publik seperti MRT Jakarta, bus Transjakarta, LRT, dan kereta api mendorong sebuah sistem pembayaran sistem terintegrasi baik kartu maupun kode QR. “Mudahmudahan juga bisa terintegrasi dengan transportasi daring dalam satu ekosistem,” ucap William. 

Pembayaran Terintegrasi Rabu (16/7) lalu, sejumlah operator transportasi publik, perusahaan BUMN dan BUMD di Jakarta meneken perjanjian pemegang saham sistem integrasi pembayaran antarmoda transportasi. 

Mereka adalah PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, dan PT Jakarta Propertindo, dan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. 

Pembagian saham meliputi yaitu 20 persen oleh PT MRT Jakarta, 20 persen oleh PT Transportasi Jakarta, 20 persen oleh PT Jakarta Propertindo, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek dengan porsi saham sebesar 40 persen. 

Perjanjian ini akan melahirkan sebuah perusahaan baru bernama PT Jaklingko Indonesia yang akan mengelola sistem pembayaran terintegrasi tersebut. 

Diharapkan pada pertengahan tahun depan, masyarakat Jakarta sudah dapat menggunakan sistem pembayaran terintegrasi yang dimaksud. Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing direktur utama operator transportasi publik tersebut. 

Baca Juga : Tokoh Naqsyabandiyah Bergabung ke Muhammadiyah Demi Lawan Komunis

Disaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirdjoatmodjo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penandatanganan merupakan langkah nyata kelanjutan penandatanganan perjanjian pokok penyelenggaraan sistem integrasi pembayaran antarmoda yang telah dilaksanakan pada Selasa, 30 Juni 2020 lalu. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan, institusi PT Jaklingko Indonesia yang akan mengintegrasikan sistem tarif dan tiket. 

Perusahaan ini juga akan menjadi perusahan teknologi dan data karena memiliki kekayaan informasi seperti pergerakan penduduk yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dan kebijakan karena berdasarkan fakta. 

“Misalnya penentuan rute hing ga skala besarnya jenis-jenis ken daraan yang kita siapkan nantinya. Saya juga berharap semoga ini cepat dilaksanakan, perte ngahan 2021, sehingga masyarakat Jakarta bisa merasakan satu alat pembayaran untuk semua moda transportasi di Jakarta,” tuturnya. [MRA]