RMco.id  Rakyat Merdeka - Terjadi perbedaan pandangan antara politisi Kebon Sirih dengan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai penggunaan Dana Cadangan Daerah (DCD) sebesar Rp 1,4 triliun untuk penanganan Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 1999 tentang DCD, dicabut. Tetapi DPRD DKI Jakarta menilai sebaliknya. Sebab, politisi Kebon Sirih memandang, adanya pandemi Corona sudah memenuhi syarat, DCD digunakan tanpa harus mencabut Perda DCD.

Berita Terkait : Kemenag Pastikan Tidak Ada Potongan Dana BOS Madrasah

“Kalau Gubernur Anies merasakan kesulitan, sebaiknya berkirim surat saja ke dewan sesuai dengan ketentuan di dalam Perda DCD ini,” saran Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapempreda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, di Jakarta, kemarin.

Atau bisa juga, lanjutnya, Gubernur Anies mengkomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal senada disampaikan anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan.

Berita Terkait : Jakarta PSBB Lagi, Pengusaha Maklum

Disarankannya, agar eksekutif tetap berpedoman kepada aturan yang disepakati bersama DPRD dalam tatanan pemerintah daerah. “Walau situasi pandemi Covid-19, ada hal-hal yang tetap prinsip harus kita jalankan secara bersama-sama,’’ harapnya.

Untuk itu, lanjutnya, Anies perlu berkirim surat ke DPRD agar permintaan penggunaan DCD tersebut bisa dibahas. “Lalu DPRD memberikan persetujuan, sudah (bisa) cair. Dananya ada di Bank DKI,” ujar Judistira.

Berita Terkait : Ganjil Genap Masih Berlaku Hari Ini

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi HY mengusulkan, agar Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) berkomunikasi secara intensif dengan DPRD DKI. Menurutnya, Pemprov DKI sebaiknya tinggal menyempurnakan aturan tersebut dengan menyisipkan program penanganan Covid-19.

“Kalau misalnya perda ini mau dicabut, tentu kita harus membentuk yang baru lagi. Kalau bisa dilakukan revisi saja untuk mencairkan dana tersebut,” paparnya.
 Selanjutnya