RMco.id  Rakyat Merdeka - Operasi Yustisi dilakukan untuk menjaga kedisplinan masyarakat agar menaati peraturan Protokol Kesehatan, guna terhindar dari virus Covid-19. Operasi ini sudah berjalan selama tiga hari.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo juga turut menjelaskan, bagaimana aturan dalam menggunakan masker meskipun dalam keadaan berkendara.

“Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 menjelaskan tentang kewajiban menggunakan masker untuk menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu ketika menggunakan kendaraan bermotor,” kata Kombes Sambodo Purnomo Yugo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (17/9/2020).

Aturan itulah, ujarnya, yang menjadi landasan dasar pihak kepolisian melakukan penindakan operasi yustisi. Ditegaskan, tidak ada pengecualian dalam pergub tersebut yang mengatakan warga saat berkendara sendiri diperkenankan tidak menggunakan masker.

Baca Juga : Vanessa Angel, Dapat Oleh-oleh Dari Angie

“Dalam pergub tersebut tidak disebutkan ada pengecualian, bila menggunakan kendaraan sendirian,” ucapnya.

 

Berikut Isi Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020:

Pergub ini berisi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 19 Agustus 2020.

Baca Juga : Demokrat Tolak Wacana Pilkada Dan Pemilu Serentak

1. Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit, atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 250.000.

2. Bagi setiap orang yang mengulangi pelanggaran tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi kerja sosial atau denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelanggaran berulang satu kali, dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 120 menit, atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000.

Pelanggaran berulang dua kali, dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 180 menit, atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 750.000.

Baca Juga : Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja

Pelanggaran berulang tiga kali dan seterusnya, dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 240 menit, atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 1 juta.
 Selanjutnya