RMco.id  Rakyat Merdeka - Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda usai, DKI Jakarta kembali dipusingkan oleh masalah klasik: banjir. 

Hujan deras yang melanda Jabodetabek pada Senin (21/9) sore, mengakibatkan genangan dan banjir di sejumlah wilayah di Ibu Kota Jakarta.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, per Selasa (22/9) pukul 09.00 WIB, 56 Rukun Tetangga (RT) di Ibu Kota terdampak banjir, dengan ketinggian 10 cm hingga 1 meter.

Berita Terkait : Hujan Deras Semalam, 56 RT di Jakarta Terendam Banjir

"Posko pengungsian berkurang, dari empat menjadi dua lokasi," kata Juru Bicara BPBD DKI Jakarta M. Insyaf melalui keterangan tertulisnya, Selasa (22/9).

Dua posko pengungsian itu berada di Mushola Riyadhul Saadah, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat dan Rusunawa Pengadegan, Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan. Total pengungsi 38 orang.

Sebelumnya, pukul 06.00 pagi, jumlah RT yang terdampak banjir mencapai 49 RT. Sedangkan pengungsi, berjumlah 15 orang.

Berita Terkait : Anies - Luhut Makin Mesra

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, agar mulai fokus menangani banjir. Apalagi, banjir pada tahun ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19. 

"Saya minta Gubernur Anies mulai fokus. Terutama, di daerah-daerah langganan banjir di Ibu Kota. Pemprov Jakarta masih punya waktu untuk mengantisipasi," kata Ida kepada RMco.id, Selasa (22/9).

Ida meminta Pemprov DKI, agar mempersiapkan skenario terburuk di puncak musim hujan. Di mana banjir akan parah, dan mengakibatkan ribuan pengungsi. Sehingga, rentan terjadi penularan Covid-19.

Berita Terkait : Satu Pegawainya Kena Covid, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup 3 Hari

"Ini yang patut diwaspadai terkait pengungsi. Banyak pengungsi dari wilayah padat penduduk. Mumpung, masih ada waktu. Program penanganan banjir harus segera direalisasikan," tutur Ida.

Menurutnya, program penanganan banjir harus komprehensif. Tak hanya melibatkan Dinas Sumber Daya Air (SDA), melainkan juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Bina Marga. Sebab, genangan tak hanya terjadi di pemukiman penduduk, tetapi juga di ruas jalan yang diakibatkan jaringan trotoar. [FAQ]