RMco.id  Rakyat Merdeka - Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menyayangkan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang melepaskan kembali rem darurat setelah sebulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat berjalan. 

"Belum aman sebenarnya. Tetapi sepertinya, itu pilihan yang harus dilakukan untuk membuka pemulihan ekonomi," kata Pandu kepada RMco.id, Senin (12/10).

Dalam masa PSBB ketat yang berjalan sejak 14 September lalu,  Pandu menilai tingkat kepatuhan masyarakat maaih rendah. Ada banyak pelanggaran. Mulai dari kapasitas pekerja yang sudah normal dan menyebabkan peningkatan kasus Covid-19 di klaster kantor dan klaster rumah tangga.

Baca Juga : Gercep, WIKA Bantu Korban Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

Karena itu, dalam PSBB Transisi kali ini, Pandu meminta Pemprov DKI harus betul-betul mengawasi pelaksanaannya 

"Kebijakan sudah diambil. Karena itu, PSBB Transisi kali ini harus diawasi betul pelaksanaannya. Testing, tracing, treatment harus digencarkan. Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan jangan kendur," tutur Pandu mewanti-wanti.

Seperti diketahui, setelah sebulan rem darurat ditarik dan menerapkan PSBB ketat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali ke PSBB transisi. Mulai 12 sampai 25 Oktober 2020.

Baca Juga : Komite Mahasiswa Indonesia Yakin, Listyo Jadi Calon Kapolri Karena Kualitas

"Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake atau rem darurat, karena sempat terjadi peningkatan kasus tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap," ujar Anies dalam keterangannya, Minggu (11/10).

"Kami perlu tegaskan, bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi. Sehingga mata rantai penularan tetap terkendali, dan kita tidak harus menarik rem darurat lagi," tegasnya.

Kedisiplinan yang dimaksud, tak lain dan tak bukan adalah ketaatan dalam menjalankan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun dan alir memgalir. [FAQ]