Bangun Infrastruktur DKI Butuh 571 T, PT PII Siap Beri Jaminan

Klik untuk perbesar
Direktur Utama PT PII Armand Hermawan (Foto: Dok. Pribadi)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Untuk membangun infrastruktur di Jakarta, dalam 10 tahun ke depan, diperlukan anggaran senilai Rp 571 triliun. Salah satu sumber pendanaan yang bisa dilakukan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai satu-satunya pemberi jaminan Pemerintah menyatakan kesiapannya memberikan jaminan terhadap proyek infrastruktur yang akan dibangun melalui skema itu.

“Dari total Rp 571 triliun nanti ada yang dibiayai APBN, APBD, dan badan usaha melalui KPBU. Selama itu, KPBU PT PII pasti akan memberikan jaminan,” kata Direktur Utama PT PII Armand Hermawan, di Jakarta, Selasa (30/4).

Armand menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, ada 19 sektor yang bisa dikerjasamakan. Di antaranya, jalan, air minum, telekomunikasi, ketenagalistrikan, kawasan, persampahan, sarana dan prasarana, sistem pengolahan air limbah, dan transportasi.

Berita Terkait : Menhub Pastikan Pembangunan Infrastruktur Bermanfaat Bagi Masyarakat

“Gubernur Anies Baswedan kan menargetkan pembangunan jalur Moda Raya Terpadu atau MRT hingga 200 kilometer di Jakarta. Salah satu sumber pendanaannya direncanakan dari KPBU. Saat KPBU itulah PII akan bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membicarakan penjaminan,” tegasnya.

Selain sektor transportasi, KPBU juga bisa diterapkan dalam penanganan banjir. “Saya belum tahu rencananya seperti apa. Tetapi kalau PII diajak duduk bareng untuk membahas infrastruktur penanggulangan banjir, pasti akan siap,” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan mengajukan proyek infrastruktur dalam Rapat Terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (19/3). Nilai proposal yang dibawa Anies mencapai Rp 571 triliun. Dalam proposal, DKI mengajukan pembangunan berbagai infrastruktur mulai dari jaringan transportasi, pipa air bersih, hingga sistem pengolahan limbah.

Baca Juga : Mendagri dan Mendes Bahas Optimalisasi Dana Desa

"Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 triliun," kata Anies, waktu itu.

Investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 571 triliun, kata Anies, bakal dicarikan setelah disetujui Jokowi. "Itu nanti akan dicarikan pendanaannya," ujar dia.

Berbagai proyek ini, kata Anies, bakal dikerjakan selama 10 tahun ke depan. Selain infrastruktur dasar, Anies juga mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengelola transportasi di Jabodetabek. Di bawah Pemprov DKI, transportasi di Jabodetabek akan dikelola oleh holding badan usaha.

Baca Juga : Jerman Vs Belarus, Panzer Keropos

"Sekarang ini terpisah-pisah, ada PT MRT, ada PT KCI (Kereta Commuter Indonesia), ada PT Transjakarta, itu semuanya nanti akan dinaungi menjadi sebuah holding menjadi BUMD di kami," ujar Anies. [MRA]