Pastikan Pembayaran THR Sesuai Ketentuan, Menaker Buka Posko THR

Klik untuk perbesar
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meresmikan Pos Komando (Posko) Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran THR Tahun 2019  yang berada di Pusat Layanan Terpadu Satu atap (PTSA) Gedung B Lantai 1 Kantor Kemenaker, Jakarta. 

Layanan Posko THR ini dibuka mulai 20 Mei hingga 10 Juni 2019, setiap hari kerja jam 08.00-15.30 WIB dan hari libur jam 09.00-15.30 WIB.

Berita Terkait : Pemerintah Siapkan Perlindungan Skill dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja

Masyarakat yang ingin mengadu dapat menghubungi Telepon : 021 526 0488; Whatsapp : 0812 1257 6261 (pelayanan konsultasi); 0813 1038 0973 (penegakan konsultasi) dan email : poskothr@kemnaker.go.id serta @link aduan : http.bit.ly/pengaduanTHR.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, pembentukan posko THR 2019 ini  merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada para pekerja, yang  sudah didirikan dari tahun ke tahun.

Berita Terkait : Alhamdulillah, Kementerian Tenaga Kerja Punya 4 BLK Baru

Tak hanya di pusat, posko-posko THR juga dibentuk di dinas-dinas tenaga kerja di setiap Provinsi. "Ini merupakan kegiatan yang hampir setiap tahun kita laksanakan sebagai salah satu bentuk fasilitas dari pemerintah, agar hak pekerja untuk mendapatkan THR itu benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada," ujar Hanif di Kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Senin (20/5).

Ia menambahkan, posko ini akan memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR, dan menindaklanjuti pengaduan keterlambatan pembayaran THR sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Berita Terkait : Bank Mandiri Kasih Modal Kerja Buat PT Timah


"Nanti di sana (posko THR) akan menerima aduan terkait pembayaran THR, baik itu keterlambatan, tidak dilaksanakannya pembayaran atau karena faktor-faktor yang lain. Nantinya, aduan dari para pekerja akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, " ujar Hanif.

"Kita minta ke Pemda segera menindaklanjuti posko THR ini di dinas-dinas tenaga kerja di provinsi/kabupaten, sehingga persoalan-persoalan pembayaran THR yang ada di daerah bisa mendapatkan fasilitasi segera mungkin," imbuhnya.
 Selanjutnya