Kasus Suap Perizinan Proyek Meikarta

KPK Bakal Telusuri Aliran Uang Ke Sekda Jawa Barat

Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa.
Klik untuk perbesar
Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa.

RMco.id  Rakyat Merdeka - KPK akan mengembangkan perkara kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta. Mengacu kepada putusan perkara Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat Pemkab Bekasi. 

Diduga masih ada pihak lain yang terlibat kasus rasuah ini. Juga yang turut menerima suap. Mereka bakal dimintai pertanggung jawaban hukum. Jaksa KPK Yadyn akan menganalisis putusan perkara Neneng cs. 

“Terkait pertimbangan di dalam konsideransi putusan, kami akan menilai sejauh mana peran pihak-pihak lain. Tentu kami akan coba nilai sejauh mana pertanggungjawaban pihak lain tersebut,” katanya. 

Yadyn tak merinci pihak lain yang dimaksud. Dia hanya mengatakan, analisis tersebut dilakukan terhadap pihak lain yang ada dalam putusan. “Dalam hal ini sebelum ada putusan kami akan menilai atau menganalisis terlebih dulu. (Soal nama) itu coba kami analisis setelah dapat putusan secara lengkap,” katanya. 

Berita Terkait : Eks Sekda Jabar Dituntut Hukuman 6 Tahun Penjara

Mengenai vonis terhadap Neneng, Yadyn mengatakan, sudah sesuai harapan. “Tuntutan kami kepada Neneng Hasanah Yasin itu 7,5 tahun dan putusan hakim 6 tahun. Artinya, sudah dua per tiga dari yang dimohonkan JPU. Begitu juga dengan terdakwa lainnya.Meski begitu, pihaknya masih punya waktu untuk mempertimbangkan putusan hakim. “Ada waktu 7 hari apakah kami akan menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding,” kata Yadyn. 

“Kami juga sedang mengembangkan peran-peran pihak lain selain orang-orang yang sudah diproses itu,” ujarnya. 

Dalam putusan perkara Neneng, majelis hakim menyebutkan, ada aliran dana Rp1 miliar yang diduga mengalir ke Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat. 

Selain itu, ada pemberian fasilitas kepada DPRD Kabupaten Bekasi untuk memperlancar pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Detail Tata Ruang mengenai Meikarta. 

Berita Terkait : KPK Garap Istri Nurhadi

“Iya, semua hal terkait fakta persidangan itu pasti dikembangkan. Siapa saja penerima aliran dana berikut asal-usulnya. Termasuk dugaan keterlibatan korporasi di dalamnya,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah. 

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis kepada Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin, dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan. 

Neneng terbukti menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta. Majelis hakim menilai terdakwa Neneng terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. 

Majelis hakim juga membebankan terdakwa dengan uang pengganti sesuai kerugian negara. Dengan ketentuan jika tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan inkrah, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mempunyai harta benda maka diganti penjara selama 6 bulan. 

Baca Juga : Polisi Buru Pemilik Mobil Yang Males Bayar Pajak

Selain itu, hakim juga turut memvonis empat pejabat Pemkab Bekasi yang juga terlihat suap pengurusan perizinan proyek Meikarta. Keempatnya divonis 4,5 tahun penjara Mereka adalah Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP), Sahat Maju Banjarnahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran) dan Neneng Rahmi Nurlaili yang menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR. (GPG)