Pemprov Tiadakan Operasi Yustisi

Semoga Anies Nggak Bikin Jakarta Makin Semrawut

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto : Istimewa).
Klik untuk perbesar
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto : Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Setiap habis Lebaran, Jakarta selalu diserbu pendatang baru. Soal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya sikap sendiri. Dia tidak memberlakukan operasi yustisi. Sikap Anies berbeda dengan gubernur-gubernur DKI sebelumnya.

Tingkat urbanisasi warga ke kota besar dan maju pascalibur Lebaran kerap meningkat. Termasuk DKI Jakarta. Bukan hanya orang kaya atau yang mempunyai keterampilan saja, yang datang ke kota-kota besar.

Masyarakat yang tidak punya keterampilan dan pendidikan juga berbondong-bondong datang ke Jakarta. Untuk mengantisipasinya, pemerintah daerah kerap melakukan operasi yustisi. Namun, di era Anies, tidak ada pemberlakuan operasi yustisi bagi pendatang.

Anies mengatakan, tidak akan melarang pendatang baru, yang biasanya banyak bermunculan seusai Lebaran. Dia menegaskan, Jakarta terbuka bagi semua warga negara Indonesia.

“Sejak tahun lalu, kami tidak lagi mengadakan operasi pemeriksaan yustisi. Mengapa? Ibu Kota milik seluruh Indonesia,” kata Anies saat melepas mudik gratis di Lapangan Monas, Jakarta, kemarin.

Berita Terkait : Selamat Datang Banjir, Selamat Diuji Mas Anies

Bahkan, dia mengatakan, tidak ada larangan bagi warga Indonesia yang ingin berpindah domisili. Misalnya, Wonogiri ke Balikpapan, Manokwari atau Jakarta. “Semua memiliki kesetaraan mencari kerja.”

Kendati begitu, Anies meminta warga yang ingin pindah ke Jakarta menyiapkan data kependudukan yang lengkap. Dia juga berharap, warga tersebut mempunyai BPJS, menyiapkan pengalaman dan keahlian untuk bersaing di Jakarta.

“Jika mempunyai keterampilan, pengalaman dan kemampuan, akan berkontribusi bagi kehidupan perekonomian di Ibu Kota,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anies mengatakan, operasi yustisi hanya menyasar kalangan menengah ke bawah. Di sisi kain, kata dia, pendatang dari kalangan menengah ke atas tidak pernah terjerat operasi yustisi tersebut. Tentu, kebijakan itu sangat tidak adil.

“Mulai tahun ini, nggak ada lagi operasi, adanya layanan kependudukan,” jelas Anies. Kebijakan yang diambil Anies menimbulkan pro dan kontra.

Baca Juga : Sah, Shin Tae-yong Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Rahmat Kartono mendukung keputusan Anies yang tidak memberlakukan operasi yustisia kepada para pendatang. Menurut dia, warga negara Indonesia berhak tinggal di mana saja selagi di NKRI. “China aja banyak berdatangan, kenapa rakyat Indonesia tidak boleh tinggal di Jakarta,” dukung Rahmat.

Dukungan serupa diungkapkan @ibnupurna. Kata dia, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan. Sehingga, tak ada larangan bagi masyarakat untuk berpindah tempat tinggal ke daerah lain termasuk Jakarta. “Ini sesuai dengan Pasal 28E UUD45,” kata @ibnupurna.

Kacung Marijan memuji Anies. Dia mengatakan, operasi yustisia sebagai bentuk diskriminasi kepada warga masyarakat. Dia menilai, kebijakan Anies meniadakan operasi yustisia, sangat baik.

“Mantabb Pak gubernur.. Semua rakyat berhak untuk datang kemanapun, termasuk ke Jakarta. Banyak orang miskin, pendidikan rendah datang ke Jakarta, tapi dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, akhirnya bisa jadi orang kaya, jadi pejabat. Lagian, di Jakarta, 50 persen warganya bukan asli Jakarta, tapi pendatang,” kata Marijan.

Sebagai orang desa, Budi Hariyono juga bersyukur ada kepala daerah yang berlaku adil kepada semua masyarakat yang mampu maupun tidak mampu. “Alhamdulillah. Bapak memang oke oce.”

Baca Juga : Sampai Senin Besok, Adian Dirawat di National University Hospital, Singapura

Latifah.saif memuji Anies sebagai kepala daerah yang berdiri untuk semua orang. “Alhamdulillah punya gubernur manusiawi. Beda banget sama sebelumnya,” katanya.

Berbeda, Januar kurang setuju dengan kebijakan Anies. Kata dia, tetap harus ada batasan mengingat saat ini populasi yang sudah tinggi di Ibu Kota. Harus difilter bukan asal masuk aja. Saat ini jumlah pengangguran sudah banyak di Jakarta dan tidak perlu ditambah lagi.

“Memang hal yang lumrah perpindahan warga dari kota kecil ke kota besar, tapi balik lagi harus diimbangi dengan kebijakan yang baik. Mohon dipertimbangkan kembali Pak. Undang pakar-pakar perihal kependudukan. Dari sisi sosial ekonomi dan budaya. Be wise ya pak. thanks,” usul Januar.

Arief justru kesal dengan keputusan Anies. Kata dia, kebijakan membolehkan siapa saja datang ke Jakarta tanpa operasi yustisi membuat Jakarta semakin semraut. “Pokoknya buat aja Jakarta seruwet-ruwetnya, sesuai cita-cita untuk merusak semua apa yang telah tertatat bagus oleh Ahok dan gubernur sebelumnya.”

Menimpali, Choirul Anwar juga menganggap kebijakan Anies akan membuat Jakarta semakin kumuh. “Makin ancur Jakarta kalau kaya gini caranya. Liat aja paling dari kampung, unjung-ujungnya jadi PKL. Penuhin trotoar, gerobak berkeliaran di jalan. Kenapa ndak mikir jangka panjangnya,” kritiknya.
 
Herry Purwanto khawatir dengan kebijakan Anies ini. Kata dia, jika warga yang tidak mempunyai skill dan keterampilan datang ke Jakarta, tentu akan membuat tingkat kejahatan semakin tinggi. “Jadi harap maklum jika kemudian tingkat kejahatan makin meningkat.”  [REN]