Kasus Padang Lawas

Putusan Inkrah, Aset DL Sitorus Belum Disita

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.

RMco.id  Rakyat Merdeka - KPK menyoroti mangkraknya eksekusi perkebunan sawit 47 ribu hektar di Padang Lawas, Sumatera Utara yang dikuasai keluarga mendiang Darianus Lungguk Sitorus. 

“Putusan pengadilan dalam hal ini sudah inkrah, tapi sampai sekarang lahan itu masih dikuasai keluarga DL Sitorus, belum dieksekusi. Ini aneh, untuk itu akan ditelusuri,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. 

Baca Juga : Tinggikan Pintu Stasiun MRT

“Kami akan telusuri apa kendalanya mengeksekusi, siapa, bagaimana, dan kenapa tidak dieksekusi, sementara pengadilan sudah memerintahkan,” timpal Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. 

Saut mengatakan, KPK akan menyelesaikan kasus tersebut dengan cara litigasi atau non-litigasi secepatnya. “Hal terpenting adalah adanya kepastian,” ujarnya. 

Baca Juga : Masyarakat Rame-rame Nolak Larangan Dokumentasi Persidangan

Hal tersebut diungkapkan KPK menyusul pertemuan dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya. Dalam putusan kasasi pada 12 Februari 2007, Mahkamah Agung telah memerintahkan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 47 ribu hektar di Padang Lawas, disita negara. 

KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda menguasai 23 ribu hektar. Sedangkan KPKS Parsub dan PT Torus Ganda menguasai 24 ribu hektar. Perusahaan-perusahaan itu di bawah kendali DL Sitorus semasa hidup. Kini diteruskan ahli warisnya setelah DL Sitorus wafat. Beberapa waktu lalu, ahli waris DL Sitorus mengajukan praperadilan untuk tetap menguasai kawasan hutan Register 40 di Padang Lawas yang di guna kan untuk kebun sawit. 

Baca Juga : Pemprov Gerak Cepet Dong Angkut Sampah Sisa Banjir

Namun Pengadilan Negeri Medan menolak permohonan yang diajukan Sihar Sitorus itu. Dengan ditolaknya permohonan itu, proses hukum lanjutan dan penyitaan aset yang dimiliki mendiang DL Sitorus dapat dilanjutkan. [GPG]