RMco.id  Rakyat Merdeka - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) nonaktif Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanudin dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa menilai, Haris terbukti memberikan suap kepada mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy untuk menduduki posisi Kakanwil Kemenag Jatim. "Menjatuhkan pidana kepada Saudara Haris berupa hukuman penjara tiga tahun dikurangi selama Saudara Haris di dalam penjara, dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan," ujar Jaksa Abdul Basir membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (17/7).

Berita Terkait : Bupati Bengkalis Non Aktif Amril Mukminin Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa juga menolak permintaan justice collaborator (JC) yang diajukan Haris. Sebab, dia dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan justice collaborator (JC).

Dalam pertimbangan, yang memberatkan Haris adalah perbuatannya yang dianggap tidak mencerminkan kelakuan pejabat negara. Haris tidak mendukung pencegahan dan pemberantasan praktik tindak pidana korupsi. Selain itu, dia dinilai merusak citra agama, akhlak dan moralitas sebagai pejabat publik.

Baca Juga : Doni Monardo : Jangan Anggap Enteng Masalah Covid-19 

"Untuk hal yang meringankan, belum pernah di hukum, terus terang, dan menyesal," jelas Jaksa Basir.

Jaksa meyakini, Haris memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy untuk mengintervensi proses pengangkatannya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terkendala lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama satu tahun pada 2016.

Baca Juga : Ketua Satgas Covid: Kita Cuma Diminta Jalankan Protokol Kesehatan

Haris mendekati Rommy untuk mempengaruhi Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama, yang merupakan kader PPP. Lukman disebut jaksa pernah memerintahkan stafnya yang bernama Gugus Joko Waskito, untuk meminta saran Rommy selaku Ketum PPP.

Haris secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. [OKT]