Mangkir Terus, KPK Ultimatum Komisaris Wisata Bahagia

Jubir KPK Febri Diansyah. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Jubir KPK Febri Diansyah. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Komisaris PT Wisata Bahagia, Lie Lindawati untuk bersikap kooperatif. Lie mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"KPK mengimbau saksi untuk hadir sesuai dengan tanggal pemanggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus suap izin tinggal di lingkungan kantor imigrasi NTB 2019," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/7). 

Lie diketahui mangkir dari pemanggilan penyidik pada 20 Juni 2019. Saat itu Lie megirimkan surat meminta dijadwal ulang pada 1 Juli 2019.

Baca Juga : Anies: Kalau Ada, Bantu Makanan dan Minuman untuk Korban Banjir

Menurut Febri, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan Lie pada Jumat, 2 Agustus 2019 pekan depan. Lie diharap datang memenuhi panggilan.

"Lie Lindawati sebagai warga negara memiliki kewajiban memenuhi panggilan aparat penegak hukum untuk menjelaskan apa yang diketahuinya," tandas Febri.

KPK menetapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fazrin, dan Direktur PT Wisata Bahagia juga pengelola Wyndham Sundacer Lombok, Liliana Hidayat sebagai tersangka kasus dugaan suap izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan kantor Imigrasi NTB.

Baca Juga : Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta untuk Ahli Waris Korban Banjir di Jabodetabek

Kurniadie dan Yusriansyah selaku penerima suap, sedangkan Liliana sebagai pemberi suap. Dua petugas Imigrasi Mataram itu diduga menerima suap dari Liliana sebesar Rp 1,2 miliar.

Suap diberikan agar pihak Imigrasi Mataram menghentikan proses hukum penyalahgunaan izin tinggal WNA berinisial BGW dan MK. Kedua WNA itu diduga masuk menggunakan visa sebagai turis biasa, namun bekerja di Wyndham Sundancer Lombok.

Awalnya, Liliana menawarkan uang sebesar Rp 300 juta untuk menghentikan kasus tersebut. Namun Yusriansyah menolak karena jumlahnya sedikit. Setelah bernegosiasi, kedua pihak akhirnya sepakat dengan nilai suap Rp 1,2 miliar.

Baca Juga : Penerbangan Batik dan Wings Dari Halim Sudah Normal Lagi

Yusriansyah dan Kurniadie selaku penerima disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sementara Liliana sebagai pihak pemberi dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [OKT]