Arahkan Penunjukkan Langsung Baggage Handling System, Dirkeu AP II Jadi Tersangka KPK

Penyidik KPK  bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan), menunjukkan barang bukti uang senilai 96.700 dolar Singapura, hasil OTT Direktur Keuangan AP II Andra Y Agussalam dan PT INTI dalam konferensi pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (1/8). (Foto: Tedy O Kroen/Rakyat Merdeka)
Klik untuk perbesar
Penyidik KPK bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan), menunjukkan barang bukti uang senilai 96.700 dolar Singapura, hasil OTT Direktur Keuangan AP II Andra Y Agussalam dan PT INTI dalam konferensi pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (1/8). (Foto: Tedy O Kroen/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Setelah melakukan pemeriksaan intensif pasca Operasi Tangkap Tangan, Rabu (31/7) dilanjutkan dengan gelar perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka. 

Keduanya adalah Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (AP II) Andra Agussalam (AYA) serta staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) Taswin Nur (TSW) 

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang dilaksanakan PT Inti tahun 2019. 

Baca Juga : Bandara Adi Soemarno Kembali Beroperasi Normal

"KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yakni AYA sebagai penerima (suap) dan TSW sebagai pemberi (suap)," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/8) malam. 

Andra diduga mengarahkan PT APP, yang berencana melakukan tender, untuk melakukan penjajakan penunjukan langsung kepada PT Inti untuk mengerjakan pengadaan proyek BHS di 6 bandara yang dikelola oleh PT AP II. 

Padahal dalam pedoman perusahaan, penunjukan Iangsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang atau jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemilik paten. 

Baca Juga : Menpora Jepang: Dalam Kontrak, Olimpiade Boleh Tunda Sampai Akhir Tahun

"AYA juga mengarahkan adanya negosiasi antara PT APP dan PT Inti untuk meningkatkan DP dari 15 persen menjadi 20 persen untuk modal awal PT Inti dikarenakan ada kendala cashflow di PT Inti," beber Basaria. 

Andra kemudian mengarahkan Executive General Manager, Divisi Airport Maintenance Angkasa Pura II, Marzuki Battung, untuk menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT Inti. "Berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT Inti terlalu mahal sehingga kontrak pengadaan BHS belum bisa terealisasi," terang pensiunan jenderal polisi bintang dua ini. 

Selain itu, Andra juga mengarahkan Direktur PT APP Wisnu Raharjo agar mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT Inti agar DP segera cair. Dengan begitu, PT Inti bisa menggunakannya sebagai modal awal. 

Baca Juga : Tinjau Venue PON di Papua, Bamsoet: Tonggak Baru Pembangunan Papua Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Atas arahan-arahan itu, Andra mendapat imbalan dari Taswin. "AYA diduga menerima uang 96.700 dolar Singapura ebagai imbalan atas tindakannya mengawal  agar proyek BHS dikerjakan oleh PT Inti," tutupnya. 

Atas perbuatannya, Andra sebagai penerima disangkakan melanggar pasal pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu Taswin selaku pemberi disangkakan melanggar melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. [OKT]