RMco.id  Rakyat Merdeka - Forum Lintas Hukum sangat menyesalkan langkah Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang dimotori Hemi Lavour Frbrianandez. Atas nama sejumlah Lembaga Peneliti Fakultas Hukum beberapa Perguran Tinggi Negeri, PUSaKO membuat rilis pernyataan sikap dengan judul "LHKPN & Cacat Prosedur Calon Pimpinan KPK". 

Dalam rilisnya, PUSaKO memberikan penilaian bahwa rangkaian seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga tes psikologi untuk mendapatkan capim KPK, telah muncul permasalahan mendasar. Beberapa persyaratan admnisitratif yang wajib dipenuhi, tidak dipenuhi para capim KPK yang lolos hingga tes psikologi, sehingga muncul kekhawatiran akan terjadinya cacat prosedural dalam seleksi capim KPK.

Baca Juga : Komplikasi Kanker, Hakim Agung AS Meninggal Dunia di Usia 87

“Penilaian dan masukan dari PUSaKO dimaksud mengandung muatan yang berpotensi menyesatkan publik. Penilaian ini bertujuan untuk melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap Pansel Capim KPK dan Capim KPK itu sendiri. Khususnya pada persoalan kredibilitas dan legitimasi Pansel Capim KPK. Ini akibat tafsir sesat PUSaKO terhadap substansi Pasal 29 huruf k UU Nomor 30/2002 tentang KPK,” kata Petrus Selestinus, perwakilan dari Forum Lintas Hukum.

Oleh karena itu, kata Petrus, Forum Lintas Hukum sangat berkepentingan untuk memberikan klarifikasi dan pelurusan. Agar publik tidak tersesat dalam melihat kinerja Pansel Capim KPK dan para peserta Capim KPK yang saat ini tengah berlangsung menuju seleksi tahap akhir.

Baca Juga : Ditemui Stafsus Menkes, Koster: Kasus Covid-19 di Bali Relatif Terkendali

Mengenai LHKPN, Petrus mengatakan, berdasarkan ketentun Pasal 2, Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 UU Nomor 28/1999, Capim KPK tidak atau belum termasuk dalam kualifikasi

Penyelenggara Negara. Karena itu, ketentuan Pasal 29 UU KPK tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan para Capim KPK untuk melaporkan harta kekayaannya, karena Para Capim KPK belum menjadi penyelenggara negara untuk jabatan Pimpinan KPK. 

Baca Juga : Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari ini, Hanya Sampai Pukul 12.00

“Ketika para Capim KPK ini terpilih dan ditetapkan sebagai calon terpilih, maka sebelum dilantik sebagai Pimpinan KPK, mereka wajib menyerahkan LHKPN kepada KPK untuk diperiksa dan diumumkan sesuai UU,” jelasnya.

Dengan demikian, kata dia, kekhawatiran pihak PUSaKO akan terjadinya  cacat prosedur dalam seleksi Capim KPK, jelas merupakan hal yang berlebihan, mubazir, dan mau menggurui Pansel Capim KPK yang telah bekerja sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan prosedur sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU KPK dan SOP Pansel Capim KPK. [USU]