Jangan Ragukan Integritas Pansel KPK

Jajaran Pansel Capim KPK (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Jajaran Pansel Capim KPK (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Program Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, menilai sejauh ini Pansel Capim KPK masih di jalur yang benar atau on the right track. Karena itu, dia mengharap, masyarakat tak meragukan integritas Pansel.

“Masalah puas atau tidak puas terhadap hasil kerja Pansel Capim KPK, itu wajar. Karena masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Tapi, menurut saya, sejauh ini Pansel masih on the right track. Jangan ragukan integritas Pansel KPK,” ujarnya, Kamis (8/8).

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan akan menyurati Presiden Jokowi dan Pansel Capim KPK. Surat tersebut berisi desakan agar Presiden Jokowi mengevaluasi Pansel untuk bersifat transparan dan taat hukum terutama soal pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para capim KPK.

Berita Terkait : KAI Raih Penghargaan Artajasa Award 2020

Menurut Muradi, yang duduk di Pansel Capim KPK adalah orang-orang yang punya kapasitas dan integritas. Sehingga bila mereka punya  agenda terselubung, misalnya hendak meloloskan calon-calon tertentu, akan menjadi pertaruhan bagi nama baik dan kredibilitas mereka. 

“Dari sini saya berkeyakinan para anggota Pansel Capim KPK tidak akan main-main. Misalnya membawa agenda terselubung,” jelas Muradi.

Pansel, kata Muradi, juga punya aturan main yang jelas, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “Buktinya, Basaria Panjaitan saja tidak lolos,” cetusnya.

Baca Juga : PM Malaysia Pengganti Mahathir: Ayah Bugis, Ibu Jawa

Basaria adalah Wakil Ketua KPK yang bersama dua Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata dan Laode M Syarif, mendaftarkan diri kembali sebagai capim KPK periode 2019-2023. Basaria berasal dari Polri. Namun, dalam psikotest, Basaria dinyatakan tak lolos. Dari hampir 400 pendaftar, kini hanya tersisa 40 capim KPK. “Kalau Pansel berpihak pada calon dengan latar belakang tertentu, misalnya Polri, bagaimana mungkin Basaria tidak lolos,” tegasnya.

Ia menanggapi tudingan bahwa Pansel Capim KPK memberikan “karpet merah” kepada Capim KPK dari Kepolisian. “Tuduhan itu tak berdasar. Bukankah yang mengetes pihak independen, dan yang membuat soal-soal dalam tes pun pihak independen?” tanya Muradi.

Muradi pun menyarankan, Pansel Capim KPK tak terlalu terpengaruh oleh kritikan itu. “Kalau memang kritik itu masuk akal, silakan ambil. Tapi kalau kritik itu emosional, tak perlu dihiraukan, karena akan mengganggu kinerja Pansel. Sepanjang kerja Pansel sesuai aturan main, saya kira terus jalan saja,” paparnya.

Baca Juga : Tinggikan Pintu Stasiun MRT

Ia berpandangan, setiap capim KPK, apa pun latar belakangnya, punya hak yang sama. Sehingga Pansel harus tetap bertindak obyektif, independen dan profesional, meskipun katakanlah ada resistensi dari kalangan aktivis antikorupsi yang menolak kehadiran polisi dan jaksa di KPK. “Bukankah tanggung jawab Pansel kepada Presiden?” tanyanya.

Muradi juga menyoroti kritik terhadap calon dari Polri yang diaumsikan akan men-“down grade” kasus Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang mengalami teror. “Itu kecurigaan yang tanpa dasar,” terangnya.

Soal banyaknya capim KPK yang belum menyerahkan LHKPN, menurut Muradi, hal itu bukan sesuatu yang mutlak. Karena mereka baru menjadi calon, belum terpilih menjadi pimpinan KPK. “Kecuali bila sudah terpilih, mereka wajib menyerahkan LHKPN ke KPK,” tandasnya. [USU]