Ajukan PK ke MA, Novanto Mimpi Dapat Keringanan Hukuman

Setya Novanto (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Setya Novanto (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Eks Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov), mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali (PK) ke M‎ahkamah Agung (MA) terkait vonis perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjeratnya.

Rencananya, sidang perdana terkait PK Setnov akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Benar PK SN (Setya Novanto) ajukan PK. Hari ini ada sidang pertama," ujar kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail saat dikonfirmasi, Rabu (28/8).

Baca Juga : Anies Pastikan Terus Pantau Potensi Penularan Corona

Menurut Maqdir, upaya hukum tersebut telah diajukan Setnov dua minggu yang lalu atau pada pertengahan Agustus 2019. Maqdir berharap MA dapat memberikan putusan yang adil untuk kliennya lewat PK.

"Sudah (diajukan) dari dua minggu yang lalu. Tentu kami berharap MA akan memberikan putusan yang terbaik dan adil untuk pak SN," ucapnya.

Baca Juga : Bambang Brodjonegoro dan Abdullah Azwar Anas Ditunjuk Jadi Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara

Dalam perkara ini, Novanto divonis 15 tahun penjara serta diwajibkan ‎membayar denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, hakim Pengadilan Ti‎pikor juga mengganjar Setnov untuk membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat yang apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Bila hartanya tidak mencukupi maka akan diganti pidana 2 tahun penjara.

Atas putusan tersebut, Novanto maupun Jaksa penuntut umum KPK tidak mengajukan banding‎. Berdasarkan aturan PK, Setnov diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK walaupun tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Setnov sendiri telah menjalani masa hukuman sekira satu tahun setelah divonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. [OKT]