Inilah 10 Nama Yang Diajukan Pansel ke Jokowi

Presiden Jokowi menerima Pansel KPK di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/9). (Foto: Humas Setkab)
Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi menerima Pansel KPK di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/9). (Foto: Humas Setkab)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan 10 nama ke Presiden Joko Widodo. Nama-nama ini telah dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya.

"Satu dari KPK, satu dari polisi, satu dari jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim, dua orang PNS," kata Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih usai bertemu Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/9).

Baca Juga : Persebaya Keberatan Soal Rencana PSSI Gelar TC Timnas Pada Maret 2020

Kesepuluh nama tersebut adalah:

  1.  Alexander Marwata (komisioner KPK 2014-2019)
  2. Firli Bahuri (Polri)
  3. I Nyoman Wara (Auditor BPK)
  4. Johanis Tanak (jaksa)
  5. Lii Pintauli Siregar (advokat)
  6. Luthfi K Jayadi (dosen)
  7. Nawawi Pamolango (hakim)
  8. Nurul Ghufron (dosen)
  9. Roby Arya Brata (Pegawai Sekretaris Kabinet)
  10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)

Yenti menegaskan, pansel adalah kepanjangan tangan Presiden. Dengan demikian, nama-nama tersebut sudah disetujui Presiden. "Tidak ada istilah mengoreksi, karena Pansel adalah kepanjangan tangan Presiden. Ini hasilnya. Presiden mengikuti tahap demi tahap, semuanya," tambah Yenti.

Baca Juga : BNI Berikan Fasilitas Istimewa Buat Nasabah Emerald

Proses penyerahan nama capim KPK dari pansel ke presiden ini diatur dalam Pasal 30 ayat 8 dan 9 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 8 UU tersebut berbunyi, Panitia Seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 9 menyebutkan, paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. [OKT]