Ahli Hukum: Revisi UU Supaya KPK Tak Lupa Diri

Gedung KPK/Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Gedung KPK/Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Effendy Saragih, setuju dengan usulan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. Katanya, revisi itu agar lembaga antirasuah itu tidak lupa diri. Oleh karena itu, revisi UU KPK hal yang wajar. 

“Itu wajar-wajar saja. Namanya perubahan boleh dong. Kangan monoton. Kalau begitu terus, repot KPK itu. Lupa diri dia nanti,” kata Effendi, Minggu (15/9).

Baca Juga : Stok Menipis, Kemenlu Siap Pasok Bahan Makanan Untuk WNI di Wuhan

Dia juga setuju dengan usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Menurut dia, keberadaan Dewan Pengawas KPK sangat penting untuk melakukan check and balances seperti era demokrasi sekarang ini.

“Jadi, jangan sampai absolut. Karena absolut itu sangat berbahaya justru. Kalau tanpa pengawasan, dimana-mana namanya absolut itu,” ujarnya.

Baca Juga : Kasus Korupsi Pembangunan IPDN, KPK Kembali Panggil Eks Sekjen Kemendagri

Menurut dia, aneh saja KPK tidak ada pengawas. Sedangkan, semua lembaga penegak hukum di Indonesia punya pengawas semua. Bahkan, Presiden saja ada yang mengawasi juga kinerjanya.

“Jadi, dia (KPK) tetap harus dalam pengawasan dong. Bahaya kalau tidak diawasi. Besok-besok presiden dicocoknya pula, habis presiden kita. Kosong nanti. Berbahaya kan itu,” jelas dia.

Baca Juga : KPK Garap Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Abdul Ghofur

Di samping itu, Effendi mengatakan, revisi UU setidaknya untuk mendudukkan KPK pada posisi yang seharusnya. Karena, kalau selama ini boleh dibilang KPK itu luar biasa seperti awal dibentuknya lembaga tersebut dalam keadaan luar biasa.

“Tapi sekarang ini kan sudah tidak luar biasa toh. Karena itu boleh lah sekarang ditempatkan pada posisi sesungguhnya. Dengan adanya pengawas dan adanya izin penyadapan, justru mau menempatkan pada posisi sesungguhnya KPK itu,” tandasnya. [KW]