RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut, pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP tidak menjerat mereka yang mengkritik kebijakan. Tetapi, lebih kepada penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.

"Personally, yang pada dasarnya merupakan penyerangan nama baik dari Presiden atau Wapres di muka umum. Termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah," ujar Yasonna di kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/9).

Baca Juga : 124 Napi Positif Terinfeksi

"Mengkritik kebijakannya tidak ada masalah,' imbuh politikus PDIP itu.

Yasonna mencontohkan, misalnya ada yang mengritiknya sebagai Menkumham, menyebutnya tak becus urus undang-undang atau lembaga pemasyarakatan (Lapas), itu sah-sah saja. Itu merupakan pendapat publik.

Baca Juga : BIN Banjir Dukungan

"Namun kalau kamu bilang saya anak haram jadah, saya kejar kau sampai ke liang lahat. Itu bedanya antara harkat martabat dengan kritik," terangnya.

Yasonna mengatakan, penghinaan merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM. "Bukan berarti seorang Presiden bisa kita bebas caci maki harkat dan martabatnya," tegas Yasonna lagi.

Baca Juga : Banteng Masih Sabar

Penyerangan harkat dan martabat juga berlaku terhadap kepala negara sahabat. Yasonna menyebut, pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden sudah mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). [OKT]